RS Kapal Telan Anggaran Rp 36 M per Tahun, Telah Layani 48 Ribu Pasien di Daerah Terpencil, Terbanyak Kasus PTM

JawaPos.com-Rumah sakit kapal membutuhkan biaya operasional hingga Rp 36 miliar per tahun. Dengan anggaran itu, RS Kapal mampu melayani sekitar 48 ribu pasien di daerah terpencil dengan mayoritas kasus didominasi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.

Meski demikian, akses layanan kesehatan belum sepenuhnya merata karena masih banyak pasien yang belum terlindungi BPJS Kesehatan.

Selama dua tahun terakhir, rumah sakit kapal dr. Lie Dharmawan II dan RSK Nusa Waluya II telah berkeliling ke wilayah-wilayah minim fasilitas layanan kesehatan. Dalam periode itu, sebanyak 14.220 pasien menerima manfaat medis di tujuh lokasi pelayanan. Sebanyak 43 persen di antaranya belum menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Kondisi ini menunjukkan masih perlunya strategi pemerataan akses agar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) benar-benar mampu menjangkau seluruh masyarakat di pelosok.

Ketua Pengurus Yayasan Dokter Peduli Tutuk Utomo Nuradhy mengungkapkan, operasional empat armada rumah sakit kapal yang mereka kelola, yaitu tiga unit kapal pinisi dan satu kapal tongkang membutuhkan anggaran besar setiap tahun.

“Untuk tipe pinisi itu sekitar Rp 5 miliar. Jadi kalau tiga berarti Rp 15 miliar. Sedangkan satu rumah sakit kapal tongkang sekitar Rp 21 miliar. Jadi total sekitar Rp 36 miliar dalam satu tahun,” ujar Tutuk Utomo Nuradhy kepada wartawan, Selasa (25/11).

Dengan dukungan anggaran tersebut, rumah sakit kapal dapat melakukan pelayanan kesehatan hingga 48.000 pasien per tahun. Sumber pendanaan berasal dari klaim BPJS Kesehatan, dukungan korporasi seperti Pertamina International Shipping (PIS), donatur individu, dan dana hibah.

Namun, Tutuk menegaskan, kebutuhan terbesar saat ini ada pada layanan bedah. Sebab, membutuhkan biaya tinggi dan proses yang rumit bagi pasien di daerah terpencil.

“Pasien layanan bedah harus menempuh transportasi ke fasilitas rujukan, memobilisasi pendampingnya, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi untuk wilayah-wilayah terpencil,” kata Tutuk.

Dia juga menyebut bahwa sebagian besar pasien yang ditangani dokter relawan saat ini merupakan penderita penyakit tidak menular, suatu tren kasus yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan tingginya kebutuhan layanan bedah dan masih rendahnya kepesertaan BPJS di daerah terpencil, pihaknya menilai upaya kerja sama multisektor perlu terus diperkuat agar layanan kesehatan yang berkualitas bisa diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.