Ancaman Lebih Besar di Balik Kerusuhan Demonstrasi Agustus 2025, Mulai Marak Tindakan Represi Digital

JawaPos.com - Gambaran suram akibat kerusuhan tampak familiar di kota-kota Indonesia pada Agustus kemarin. Mahasiswa ditelanjangi hingga kepala berlumuran darah bahkan barisan polisi tampak maju lengkap dengan perisai. Puncaknya, seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak rantis yang mengubah unjuk rasa menjadi kobaran api.

Sebagian pihak menyebutnya sebuah 'kerusuhan' dan pihak lainnya menyebut 'terorisme'. Hanya saja, kebrutalan ini memiliki risiko menyamarkan pergeseran yang lebih besar, tetapi tenang.

Seperti dilansir dari Medium karya Michael Buehler, selama dekade terakhir, Indonesia telah membangun negara dengan pengawasan berlapis. Awalnya, ini merupakan program ujicoba, tetapi kini mengeras menjadi infrastruktur.

Hal ini tampak dari jaringan CCTV 'Safe City' yang terdapat di seluruh kota, algoritma pengenalan wajah DNA pelat nomor, sistem penyadapan yang sah di perusahaan telekomunikasi, penangkap IMSI (International Mobile Subscriber Identity) yang membajak ponsel, serta spyware komersial yang mampu menyusup melalui panggilan telepon, pesan, foto, dan suara sekitar. 

Jadi, bisa dibilang pengendalian kerusuhan ini hanyalah sisi yang terlihat dari sistem represi digital yang sebenarnya jauh lebih dalam. Negara mendapat kesempatan mengintip dan melacak aktivitas warga pada kesehariannya.

Tren ini ditandai dengan ancaman pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada awal Oktober untuk melarang TikTok, kecuali platform milik Tiongkok tersebut menyerahkan data pengguna yang terkait dengan siaran langsung kerusuhan pada Agustus. Rekaman video tersebut telah tersebar luas di media sosial dan mempermalukan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. 

Para pejabat membingkai tuntutan ini sebagai investigasi atas monetisasi dan eskalasi lalu lintas internet selama kerusuhan. Namun, kelompok-kelompok ahli digital melihat sesuatu yang berbeda, yakni sebuah peringatan bagi semua platform bahwa negara kini mengharapkan akses ke data pengguna sebagai syarat untuk berbisnis.

Dari Joko Widodo, Diteruskan Prabowo Subianto

Sebagian besar perluasan pengawasan digital Indonesia ini terjadi di bawah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang pemerintahannya memadukan polesan teknokratis dengan penyimpangan yang tidak liberal. Represi digital, yang mencakup pengawasan, penutupan internet, dan lawfare, mempersempit ruang sipil sekaligus memberi elit alat baru untuk mengawasi perbedaan pendapat. 

Arah tersebut kemungkinan besar tidak akan berubah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo yang pernah menikah dengan putri sang tokoh Orde Baru, Soeharto, mengasah kemampuan politiknya dalam sistem otoriter Orde Baru. 

Neosoft AG dan Densus 88

Sebagian besar perangkat pengawasan Indonesia diimpor. Catatan perdagangan, pemindaian teknis, dan pelaporan sumber terbuka selama 20 tahun terakhir menunjukkan akuisisi berulang CCTV berteknologi AI, gateway intersepsi yang sah, kit penangkap IMSI, dan serangkaian keluarga spyware komersial, mulai dari Pegasus milik NSO dan Predator milik Intellexa hingga Candiru, Wintego, dan FinFisher. Transaksi-transaksi ini seringkali disalurkan melalui jaringan broker yang tidak jelas di negara ketiga seperti Singapura. 

Terdapat pula suatu dokumen yang bocor menunjukkan bahwa perusahaan Swiss NeoSoft AG sedang memposisikan diri untuk mengajukan penawaran kontrak untuk memasok Densus 88.

Dokumen yang bocor juga menjelaskan bagaimana ekspor semacam itu dapat diatur. Berkas-berkas tersebut pertama kali muncul pada November 2022 melalui kanal Pengungkapan EmBEARassment di X dan Telegram, dan sejak itu telah dikutip oleh para peneliti forensik digital dan kolektif investigasi yang melacak jaringan perdagangan spyware internasional. 

Secara konkret, dokumen-dokumen tersebut tampaknya menunjukkan pada awal 2022, NeoSoft AG mengeluarkan surat dukungan yang memberi wewenang kepada perusahaan yang berbasis di Singapura, SDR Enterprise Pte. Ltd., untuk bertindak atas nama NeoSoft dalam tender pengadaan Densus 88 berjudul Pengadaan Peralatan Densus Sumber Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri T.A. 2021 (Pengadaan Peralatan Densus yang Didanai oleh Pinjaman Luar Negeri, Tahun Anggaran 2021). Surat tertanggal 21 April 2022 dengan nomor referensi INT Ref: 20220421-SP tersebut mencantumkan produk-produk tertentu, termasuk Sistem Pemantauan Ransel Multiband dan DF NeoSoft serta Unit Dekripsi dan Unit Stasiun Klon NeoSoft.