Prabowo: Uang Rp 13 Triliun Hasil Korupsi CPO Bisa Perbaiki 8.000 Sekolah dan Bangun Kampung Nelayan Modern

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi manfaat uang hasil sitaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mencapai Rp 13 triliun. Ia menyebut dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah di seluruh Indonesia. 

“Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” kata Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo menjelaskan, dana Rp 13 triliun itu juga berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan kampung nelayan modern. 

“Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujarnya.

Ia menegaskan, program pembangunan desa nelayan akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya hingga tahun 2026. 

“Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini nanti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” terang Prabowo.

Prabowo memaparkan bahwa setiap kampung nelayan akan memberikan dampak sosial yang besar terhadap jutaan warga. 

“Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak,” tuturnya.

Ia menambahkan, nilai Rp 13 triliun bukan hanya angka semata, tetapi mencerminkan potensi luar biasa yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat jika dikelola dengan baik.

Baca Juga: Kampung Haji Indonesia di Makkah hanya 2 Km Dari Masjidil Haram, Pembangunan Tunggu Hasil Lelang 

“Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang, dan ini baru satu sektor kelapa sawit dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara. Padahal ini adalah bumi dan air,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam telah merugikan negara dan rakyat. Ia menilai, perbuatan itu sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. 

“Milik bangsa Indonesia, hasilnya diambil dan dikeruk dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, dan sangat tidak manusiawi apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi,” tegasnya.

Karena itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi besar tersebut. Namun, ia menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. 

“Jadi, saya sampaikan penghargaan saya kepada kejaksaan, terima kasih, tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” pungkasnya.