Komdigi Pertimbangkan Pemberlakuan Sertifikasi pada Influencer seperti di Tiongkok

Ilustrasi influencer menampilkan produk (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempertimbangkan kemungkinan pemberlakuan sertifikasi pada influencer. Hal ini mirip dengan kebijakan yang baru diterapkan di Tiongkok.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Bonifasius Wahyu Pudjianto, mengatakan, kebijakan tersebut masih dibahas pada tahap internal.

“Kami masih kaji dulu dan ini menarik, kami (Komdigi) ada WA Group, kita lagi bahas gimana isu ini. Ada negara yang sudah mengeluarkan kebijakan baru nih, nah kami masih kaji,” kata Bonifasius di Kantor Komdigi, dikutip Senin (3/11).

Dia menjelaskan, Komdigi memang selalu memantau kebijakan negara lain terkait dengan penjagaan ekosistem digital. Seperti halnya Indonesia yang belajar dari Australia terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur.

Hal ini kemudian mendorong penertiban Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Bonifasius berpendapat, kebijakan sertifikasi bagi influencer di Tiongkok hingga saat ini masih dikaji dan dianalisis. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran konten yang bersifat misinformasi. Di sisi lain, tetap tidak sampai mengekang kebebasan masyarakat di ruang and digital.

“Kami perlu menjaga, tetapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang diperlukan. Jangan sampai mereka membuat konten yang salah," ujarnya.

Meski begitu, dia mengungkapkan hingga kini pihaknya belum memutuskan apakah kebijakan tersebut akan benar-benar diterapkan di Indonesia. Komdigi masih membuka ruang diskusi dengan sejumlah pihak terkait kebijakan ini.

“Kami harus mendengar. Kalau perlu (diterapkan), oke, tapi bagaimana? Seperti apa? Kan pasti ada leveling grade. Seperti apa yang harus kami atur, menyasar siapa saja? Karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget," tukas Bonifasius.