Taufik Basari Kisahkan Penari Istana Cipanas Nani Nurani yang Dituduh PKI Mendapat Perlakuan Tak Adil hingga Era Reformasi

JawaPos.com - Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menceritakan kisah seorang penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. Dalam akun X, Taufik membagikan foto Nani tengah menari bersama Presiden pertama RI Soekarno di Istana Cipanas, pada 1963. 

Mulanya, pria yang karib disapa Tobas itu merasa heran dengan foto seorang perempuan yang tengah menari bersama Proklamator Soekarno. Foto sejarah itu dilihat Taufik Basari dalam unggahan akun media sosial Instagram @studisejarah.

"Saya perhatikan fotonya baik-baik, ada wajah yang raut mukanya saya kenal. Siapakah penari itu?," tulis Taufik dalam akun media sosial X, Rabu (5/11).

Mantan aktivis sekaligus advokat publik LBH Jakarta itu mencocokkan foto tersebut dengan foto yang disimpannya. Setelah mengonfirmasikan secara langsung bahwa benar, seorang perempuan yang menari bersama Presiden pertama RI Soekarno, bernama Nani Nurani.

"Orang yang saya kontak tersebut adalah Ibu Nani Nurani, yang dulu saya dampingi menggugat negara karena ketidakadilan yang menimpanya. Ia memang dahulu ada penari dan penyanyi Istana Cipanas namun harus mengalami kejamnya rezim Orde Baru saat itu," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Nani Nurani merupakan penari dan penyanyi Istana Cipanas pada tahun 60-an. Sebagai seniman lokal, Nani Nurani dipekerjakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Seperti seniman-seniman lainnya, jika ada acara di Cianjur ataupun di Istana Cipanas Nani diundang untuk mengisi acara.

Hingga pada suatu waktu, Nani Nurani diminta untuk mengisi acara di hari ulang tahun PKI di Cianjur, pada Juni 1965. Ia memastikan, saat itu PKI belum diberi label sebagai partai terlarang.

Nani menari dihadapan pejabat tingkat daerah, di antaranya Bupati, Dandim, Kapala Kepolisian, Camat dan lainnya. Menurutnya, Nani hanya mengisi acara PKI sekali dan untuk terakhir kalinya pada saat itu.

"Namun rupanya undangan yang hanya satu kali tersebut menentukan nasib seumur hidupnya. 3 tahun kemudian, 1968, tetiba ia ditangkap di rumahnya oleh Tentara lalu setelahnya ditahan di Rumah Tahanan Wanita di Bukit Duri Jaksel, dekat sekolah saya, SMAN 8," paparnya.

Sejak saat itu, kata Tobas, Nani menjadi tahanan politik. Nani dituduh terlibat PKI, karena menari memenuhi undangan acara partai tersebut. Menurutnya, Nani ditahan 7 tahun penjara tanpa proses persidangan.

"Selama ditahan 7 tahun tersebut, beliau bertanya-tanya, “apa salah saya?” “Mengapa saya dikait-kaitkan dengan hal yang saya tidak mengerti”. Tapi ya begitulah praktik rezim Orde Baru yang represif," urainya.

Setelah dibebaskan dari jeruji besi, Nani mencoba menjalani kehidupannya, dengan memilih hidup sendiri karena khawatir jika memiliki anak akan mengalami diskriminasi. Bahkan, identitas KTP miliknya tercantum tulisan ET yang berarti eks tapol.

"Selama itu di KTP-nya tercantum tanda ET, ex tapol yg membuatnya sulit beraktivitas secara normal," tuturnya.

Ia menyebut, pada tahun 90-an kebijakan penyematan ET di dalam KTP mulai  dihapuskan. Namun, para bekas tahanan politik tetap harus wajib lapor, sebulan sekali di kelurahan, tiga bulan sekali di kecamatan sembari diberikan pengarahan oleh pejabat setempat.