Logo JawaPos
Author avatar - Image
06 November 2025, 17.58 WIB

Pemerintah Wacanakan Influencer Wajib Bersertifikat, PDIP: Harusnya Fokus Berantas Akun Anonim Penyebar Hoaks

Anggota DPR Fraksi PDIP, Nico Siahaan. - Image

Anggota DPR Fraksi PDIP, Nico Siahaan.

JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk menerapkan sertifikasi bagi influencer di media sosial menuai pro dan kontra. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, menilai langkah tersebut seharusnya belum menjadi prioritas utama. 

Ia menegaskan, persoalan terbesar di ruang digital Indonesia justru terletak pada maraknya akun anonim yang bebas menyebarkan hoaks dan penipuan tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban.

“Masalah utama di dunia digital kita bukan cuma siapa yang punya sertifikat, tapi siapa yang bersembunyi di balik anonim. Akun tanpa identitas masih bebas menyebar fitnah, hoaks, ujaran kebencian sampai penipuan tapi lolos dari tanggung jawab,” kata Nico kepada wartawan, Kamis (6/11).

Nico mencontohkan data dari Asia Scam Report 2024 yang dirilis Global Anti-Scam Alliance (GASA), menyebutkan bahwa 65 persen warga Indonesia menjadi target scam setiap minggu, dan sebagian besar dilakukan melalui akun anonim

“Makanya, sebelum bahas sertifikasi influencer, yuk tuntaskan dulu soal mitigasi dan penegakan hukum terhadap akun-akun anonim dan scammer yang merusak ruang publik digital,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menentukan prioritas kebijakan sesuai kebutuhan nasional, bukan sekadar meniru kebijakan luar negeri seperti sertifikasi influencer di Tiongkok. 

“Dari mulai kasus penipuan dan kebocoran data yang terus-terusan terjadi, harusnya Kemkomdigi bisa nentuin prioritas antara mengisi kekosongan hukum dan memperkuat penegakan regulasi atau buat regulasi tambahan yang belum urgent,” tegas Nico.

Menurut dia, menjaga kompetensi para kreator memang penting. Namun jangan sampai kebijakan tersebut justru mengekang kebebasan berekspresi.

Ia menegaskan, persoalan anonimitas akun dan kebocoran data lebih mendesak untuk diatasi karena sudah menimbulkan banyak korban dan kerugian. “Kita ingin ruang digital tetap sehat sekaligus aman dan terbuka,” pungkasnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore