Profil Sultan Muhammad Salahuddin: Pemimpin Teladan dari Bima Kini Jadi Pahlawan Nasional

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Sultan Muhammad Salahuddin Bima XIV (1915–1951) sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Keputusan ini menjadi puncak dari perjuangan panjang yang melibatkan keluarga kesultanan, tokoh agama, sejarawan, akademisi, hingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sultan Muhammad Salahuddin dikenang sebagai pemimpin yang menolak tunduk pada kekuasaan penjajah dan selalu berpihak pada rakyatnya. Baginya, kehormatan seorang pemimpin bukan diukur dari jabatan atau kekuasaan, tetapi dari kebijaksanaan dan kasih yang diberikan kepada sesama.

Dikutip dari Radar Lombok (Jawa Pos Grup), sosok Sultan Muhammad Salahudin selalu mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Lahir di tanah Bima yang dikelilingi bukit dan Laut Flores, Sultan Salahuddin tumbuh menjadi pemimpin alim dan negarawan bijak di masa sulit, yakni saat kolonial Belanda dan pendudukan Jepang bergantian menindas rakyat.

Ia menjadikan iman dan ilmu sebagai landasan utama dalam memimpin, sekaligus menjadikan Kesultanan Bima simbol peradaban Islam yang damai di Timur Nusantara. Arsip kolonial bahkan mencatatnya sebagai pemimpin yang “bersahabat namun berdaulat,” seorang raja yang menempuh diplomasi tanpa kehilangan kedaulatan.

Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Salahuddin menolak keras praktik kerja paksa dan berusaha melindungi pemuda Bima dari kekejaman penjajah. Perlawanannya dilakukan dengan cara yang senyap namun bermakna: melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan yang mengangkat martabat rakyat.

Ia mendirikan sekolah rakyat seperti HIS dan madrasah, serta menghidupkan pengajaran Islam di lingkungan istana, menjadikannya wadah untuk membangun kesadaran dan semangat kebangsaan.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Sultan Salahuddin menjadi salah satu pemimpin pertama di Indonesia Timur yang menyatakan dukungan penuh terhadap Republik Indonesia.

Ia dengan tegas menolak bujukan Belanda untuk bergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT), menegaskan bahwa Bima adalah bagian dari Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Perjuangan untuk mengukuhkan namanya sebagai Pahlawan Nasional dimulai sejak 2019. Meski sempat dinyatakan layak oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada tahun yang sama, keputusan resmi baru ditetapkan pada 2025.

Selama enam tahun, masyarakat Bima, keluarga kesultanan, dan Pemerintah Provinsi NTB terus memperjuangkan pengakuan ini dengan semangat pantang menyerah sebuah “ziarah sejarah” yang membuktikan cinta terhadap warisan luhur.

Kini, Sultan Muhammad Salahuddin Bima XIV berdiri sejajar dengan tokoh besar lainnya dari NTB, seperti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari Lombok. Dua tokoh ini menjadi cahaya kembar Nusantara: yang satu menerangi jalan pemerintahan dan keadilan, sementara yang lain menyinari dakwah dan pendidikan. Warisan Sultan Salahuddin hidup dalam pesan abadi yang ia sampaikan pada 1951: “Kekuasaan sejati bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk melindungi.”