JawaPos.com - Dosen sejarah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Pradipto Niwandhono menyoroti kontroversi gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Ia menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menunjukkan bahwa Indonesia sedang memperlihatkan praktik impunitas terhadap tokoh tertentu.

Keterpilihan Soeharto sebagai pahlawan juga mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lagi menempatkan demokrasi sebagai nilai utama, ditambah dengan perubahan sosial yang semakin religius.

“Kenyataan bahwa ada sejumlah orang yang menganggap Indonesia pasca reformasi telah menjadi over-religius, mencari kepastian melalui agama, ikut mendorong kembalinya otoritarianisme," tutur Pradipto di Surabaya, Rabu (12/10). 

Secara terang-terangan, dosen yang juga alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menyebut aktivis HAM, Munir Said Thalib lebih layak menyandang gelar Pahlawan Nasional ketimbang Soeharto. 

“Saya kira belum layak untuk diberi gelar Pahlawan, karena bagaimanapun menurut standar hukum internasional, Soeharto adalah pelaku pelanggaran hak kemanusiaan,” seru Pradipto. 

Munir adalah salah satu tokoh yang sangat getol memperjuangkan kasus Hak Asasi Manusia. “Almarhum Munir saya kira lebih pas (menyandang gelar Pahlawan Nasional), salah satunya,” lanjutnya.  

Pradipto mengingatkan banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebut saja peristiwa kerusuhan Mei 1998, bukti kemarahan dan ketidakpuasan sipil di era orde baru. 

“Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional (kepada Soeharto) akan mencederai cita-cita demokrasi di Indonesia (yang selama ini diperjuangkan masyarakat sejak reformasi)," tukas Pradipto. 

Sebagai informasi, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, Senin (10/11).

10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, di antaranya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Jawa Timur), Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto (Jawa Tengah), dan Marsinah (Jawa Timur). 

Lalu ada Mochtar Kusumaatmaja (Jawa Barat), Hajjah Rahma El Yunusiyyah (Sumatea Barat), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah), dan Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat).

Kemudian Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan (Jawa Timur), Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), dan Zainal Abisin Syah (Maluku Utara).