JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Penyematan itu diberikan bersamaan dengan 10 tokoh lainnya, dalam momentum Hari Pahlawan, yang jatuh setiap tanggal 10 November.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti keputusan pemerintah tersebut. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyinggung catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama rezim Orde Baru.

Andreas menegaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan sejarah dan membangun kebanggaan nasional. Namun, ia menilai keputusan yang melibatkan figur dengan rekam jejak pelanggaran HAM harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara.

“Keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Senin (10/11).

Andreas menyoroti berbagai dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto, sebagaimana tercatat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Setidaknya terdapat 10 kasus besar yang disebut melibatkan Soeharto.

Di antaranya tragedi 1965–1966 dan Pulau Buru, yang menyebabkan ribuan orang ditangkap dan dibuang tanpa proses hukum. Penembakan misterius (1981–1985), dengan sekitar 5.000 korban jiwa di berbagai daerah.

Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talangsari (1989) yang menewaskan ratusan orang. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dan Papua, yang menimbulkan banyak korban sipil.

Peristiwa Kudatuli (1996), serangan terhadap kantor PDI yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Penculikan dan penghilangan aktivis (1997–1998).

Serta, tragedi Trisakti (1998) dan Kerusuhan Mei 1998, yang memicu jatuhnya rezim Orde Baru.

“Ini baru sebagian kecil laporan dari KontraS. Kita belum bicara soal praktik KKN yang menggurita di masa Orde Baru,” tutur Andreas.

Andreas menekankan pentingnya proses penetapan gelar Pahlawan Nasional yang transparan, inklusif, dan berbasis kriteria objektif sesuai peraturan perundangan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan pemberian gelar tersebut sebagai langkah politis.

“Jangan sampai pemberian gelar Pahlawan Nasional hanya demi kepentingan politik atau kelompok tertentu, karena akan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia,” pungkasnya.