Hadiri Forum Parlemen Middle Power, Puan Singgung Teknologi AI jadi Sumber Kesenjangan Baru

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya tata kelola teknologi artificial intelligence (AI) yang inklusif serta transisi energi yang berkeadilan, saat berbicara dalam 11th MIKTA Speakers’ Consultation 2025 di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/11).

MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia merupakan forum negara-negara middle power atau kekuatan menengah. Kehadiran Puan di forum konsultatif antar-ketua parlemen anggota MIKTA itu merupakan bagian dari agenda kenegaraan.

Dalam sesi bertajuk “The Role of Parliament in Ensuring The Just Energy Transition in the Era of AI and Climate Crisis”, Puan menjadi pimpinan parlemen pertama yang menyampaikan pandangannya. 

Ia menegaskan, perang dan rivalitas geopolitik tidak boleh mengalihkan perhatian negara dari agenda global yang lebih mendesak, yakni stabilisasi iklim, transisi energi yang adil, dan pengurangan kesenjangan pembangunan.

“Transisi menuju energi bersih tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik,” kata Puan.

Puan mencontohkan, ketika pembangkit batu bara ditutup, banyak pekerja kehilangan mata pencaharian. Sementara kenaikan harga energi justru paling memberatkan masyarakat miskin.

“Transisi yang mengabaikan masyarakat tidaklah adil, dan dalam jangka panjang tidak akan berkelanjutan,” ujarnya.

Puan menyinggung peran strategis teknologi AI yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus berpotensi memperlebar jurang kesenjangan.

“Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang,” tutur Puan.

“Kami menyadari peluang AI untuk mempercepat pembangunan, dan bahaya yang dapat ditimbulkannya, yaitu kesenjangan teknologi yang semakin dalam antara negara kaya dan miskin," sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya peran parlemen dalam memastikan arah kebijakan transisi energi dan teknologi berjalan inklusif. Parlemen, katanya, harus menetapkan jalur energi jangka panjang, memberikan kepastian hukum bagi investasi energi terbarukan, serta melindungi pekerja dan masyarakat terdampak.

Ia menambahkan, parlemen juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas, bukan hanya pandangan kementerian dan ahli di ibu kota. Selain itu, parlemen harus memastikan anggaran transisi energi benar-benar digunakan untuk membantu pekerja, pemerintah daerah, dan warga yang terdampak perubahan ekonomi.

“Sebagai anggota parlemen, kita harus menetapkan batasan bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, bagaimana bias dikelola, dan bagaimana akuntabilitas tetap berada di tangan manusia yang terpilih,” ujar Puan.

Ia mendorong negara-negara MIKTA memperjuangkan pendanaan konsesi, keringanan utang, dan mekanisme pembagian risiko untuk mempercepat adopsi energi terbarukan di negara berkembang.

“Kita harus menyerukan peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan model pembiayaan yang memungkinkan negara berkembang mengadopsi energi bersih dan menerapkan AI untuk pembangunan,” pungkasnya.