Tarik Irjen Argo dari Kementerian UMKM Imbas Putusan MK, Polri Cegah Terjadinya Multitafsir

JawaPos.com - Mabes Polri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 dengan menarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM. Usai membatalkan penugasan jenderal bintang dua tersebut di luar struktur Korps Bhayangkara, Polri mengambil beberapa langkah. 

Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat pasca keluarnya putusan MK. Persisnya putusan yang membatasi penugasan personel Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian. 

”Polri melakukan penarikan pati (perwira tinggi) Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono,” kata Trunoyudo saat dikonfirmasi pada Jumat (21/11).

Brigjen Trunoyudo menyatakan bahwa penarik Argo dari Kementerian UMKM kembali ke tubuh Polri berdasar pada surat Kapolri tertanggal 20 November 2025. Pasca penarikan Argo, Polri memastikan Tim Pokja terus bekerja  secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

”Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

Trunoyudo tidak menjawab secara tegas saat ditanya ihwal pati Polri lain yang ditarik dari penugasan di luar organisasi selain Argo. Baik jumlah maupun nama-nama polisi aktif yang mungkin akan menyusul Argo untuk kembali ke institusi Polri. Trunoyudo hanya menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan MK. 

”Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” terang dia.

Trunoyudo memastikan Tim Pokja melakukan kajian dengan tetap berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kementerian serta lembaga terkait. Mengingat penugasan personel Polri di luar organisasi dilaksanakan berlandas pada permintaan dari kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.