Rantai Pasok MBG Kian Kokoh, BGN Libatkan Petani hingga Kopdes Merah Putih

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan rantai pasok pangan bergizi demi mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan baku dipastikan terus bertambah dan harus tersedia secara rutin.

Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, mengatakan BGN mengikuti arahan Presiden untuk memastikan seluruh kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipasok langsung dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM.

“Kami lebih mendorong kelompok yang berada di bawah, khususnya petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Harapan kami, mereka tidak belanja atau membeli ke pasar-pasar modern,” ujarnya dalam forum diskusi Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Tangerang Selatan, Senin (24/11).

Gunalan menjelaskan, kepala SPPG membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas karena mekanisme bantuan pemerintah mengharuskan pengajuan proposal setiap 10 hari dan wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, BGN kini fokus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan UMKM lokal sebagai pemasok.

“Inilah PR kami di Badan Gizi Nasional, khususnya Kedeputian Prokerma. Karena itu, hari ini kami melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dengan UMKM sebagai supplier,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendanaan untuk UMKM bisa diperkuat melalui berbagai skema, termasuk LPDB Kementerian Koperasi, pembiayaan Bank Himbara, dan sumber pembiayaan lain yang dapat dioptimalkan.

“Intinya, semua bahan baku kami dorong berasal dari petani, peternak, dan nelayan di lapis bawah. Sehingga perputaran uang terjadi di pasar kecil, bukan di pengusaha-pengusaha besar,” tegasnya.

Selain UMKM, Kopdes Merah Putih hingga BUMDes juga akan dilibatkan sebagai pemasok. Menurut Gunalan, Kopdes Merah Putih telah tercantum dalam petunjuk teknis sebagai pemasok utama.

“Pelibatan Koperasi Merah Putih itu merupakan kewajiban, karena di juknis kami ada beberapa lembaga yang menjadi pemasok utama. Salah satunya koperasi, kemudian BUMDes, dan UMKM,” tuturnya.

Jika Kopdes Merah Putih maupun BUMDes di suatu daerah belum aktif, maka UMKM dapat mengambil peran tersebut. Namun, BGN tetap menargetkan agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi optimal sehingga petani, nelayan, dan peternak bisa memasok produk langsung ke koperasi sebelum didistribusikan ke SPPG.

Dalam rangka menjaga keamanan pangan di seluruh SPPG, lanjut Gunalan, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi, yang mencakup 2.208 SLHS, 1.127 Sertifikat Chef, 262 Sertifikat Halal, 227 sertifikasi HACCP, 316 sertifikasi ISO 22000 (FSMS), serta 106 sertifikasi ISO 45001 (K3).

“Seluruh upaya ini mencerminkan mandat BGN yang sangat jelas, yaitu memastikan bahwa setiap makanan yang diterima anak-anak Indonesia harus memenuhi standar kesehatan, keamanan, higienitas, dan mutu yang tinggi,” tegasnya.

Dari sisi keuangan, Program MBG hingga saat ini telah mencatat pengajuan bantuan sebesar Rp32,12 triliun, dengan Rp6,00 triliun yang telah dicairkan, serta Rp6,19 triliun pembelanjaan yang telah tercatat.

Gunalan menambahkan, mayoritas aliran dana tersebut kembali ke masyarakat melalui UMKM, petani lokal, nelayan, dan berbagai mitra komunitas sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di seluruh penjuru negeri.

Saat ini rantai pasok MBG digerakkan oleh 15.523 mitra resmi, terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, yayasan, CV, PT, hingga BUMD. Rantai tersebut juga diperkuat oleh 32.227 supplier yang mencakup 3.957 koperasi, 15.501 UMKM, dan 12.182 pemasok lokal lainnya.