Logo JawaPos
Author avatar - Image
25 November 2025, 22.13 WIB

BGN Minta Pengelola SPPG Tingkatkan Kerja Sama untuk Sukseskan Program MBG

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik. (Istimewa) - Image

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghimbau seluruh pihak yang mengelola dapur-dapur SPPG dapat menjalin kerja sama dengan baik. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan Relawan dalam mengelola dapur, Kepala SPPG juga harus bisa bekerja sama dengan mitra atau yayasan. Kalau kalian malah berantem dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Nanik saat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11/2025).

Nanik menyoroti adanya laporan SPPG yang berhenti beroperasi karena konflik antar pengelola. Salah satunya SPPG Japan Sooko, Mojokerto, yang hanya berjalan lima hari karena perselisihan antara mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

“Karena beda pendapat, SPPG lalu ditinggalkan Ahli Gizi dan Akuntan. Belakangan Kepala SPPG juga jarang muncul. Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” kata Syaikhu, Mitra SPPG Japan Sooko.

Menurut Nanik, tanpa kehadiran dan kerja sama aktif dari semua pihak, SPPG tidak bisa menjalankan fungsi dasar, termasuk pengajuan proposal anggaran, pencairan dana, dan pemenuhan berbagai persyaratan operasional seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), IPAL, Sertifikasi Halal, maupun Pelatihan Penjamah Makanan.

Meski Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto telah proaktif membantu proses administrasi, masih banyak SPPG yang belum memiliki SLHS. Di Kabupaten Mojokerto, dari 52 SPPG yang beroperasi, baru 8 memiliki SLHS. Kemudian di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG beroperasi, baru 3 yang sudah mengantongi SLHS.

“Sekarang yang penting kalian daftar dulu. Saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegas Nanik.

Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar K/L dalam pelaksanaan MBG, Nanik mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling memahami atau mendominasi pengelolaan SPPG. Ia meminta seluruh pengelola menghindari sikap saling membenci maupun menyimpan dendam.

“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo Subianto (Presiden RI). Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” katanya.

Nanik berharap seluruh SPPG di Mojokerto dan daerah lain dapat memperbaiki komunikasi internal demi keberhasilan program MBG yang menyasar peningkatan gizi anak di seluruh Indonesia.

Editor: Edy Pramana
Tags
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore