KPK Belum Terima Salinan Keputusan Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Masih Ditahan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga Rabu sore (26/11) belum menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. Sehingga, status penahanan terhadap Ira Puspadewi masih berjalan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan lembaganya baru mengetahui informasi rehabilitasi tersebut melalui pemberitaan media. Namun, proses penerapannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya dokumen resmi dari pemerintah.

“Sampai saat ini KPK belum menerima surat keputusan tersebut, yang tentunya menjadi dasar proses untuk melaksanakan rehabilitasi ini,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (26/11).

Ia menegaskan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi harus melalui prosedur administrasi yang jelas. Tanpa Keppres yang diserahkan kepada KPK, lembaga antikorupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah lanjutan, termasuk pembebasan atau penghentian penahanan terhadap yang bersangkutan.

Terpisah, pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo menyatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima salinan Keppres rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi. Hal serupa juga terhadap dua mantan direksi lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

"Kemungkinan besok, karena pak presiden menunggu sampai upaya hukumnya habis," ucap Soesilo.

Soesilo menjelaskan, putusan 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap kliennya akan berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada Kamis (27/11) besok. Karena itu, ia meyakini surat salinan Keppres akan diserahkan ke KPK pada Kamis besok.

"Jadi karena KPK juga belum terima, maka mungkin belum bisa dikeluarkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Langkah serupa juga diberikan kepada dua terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pelabuhan ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Rehabilitasi ini mengembalikan nama baik para pihak yang sebelumnya divonis terkait kasus dugaan korupsi ASDP, termasuk Ira Puspadewi yang dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara dalam putusan pengadilan.

Sebagaimana diketahui, tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 1,25 triliun. Mereka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, serta denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 3 bulan.

Selain Ira, dua mantan pejabat ASDP lain turut dijatuhi pidana penjara. Mereka adalah Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan) serta Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan). Keduanya divonis 4 tahun penjara dan masing-masing dikenai denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini, ketiga mantan direksi tersebut dinyatakan melakukan korupsi dalam proyek akuisisi PT JN yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,25 triliun. Nilai tersebut mencakup pembelian saham PT JN sebesar Rp 892 miliar. Serta, pembayaran atas 11 kapal afiliasi PT JN senilai Rp 380 miliar. Total pembayaran ASDP kepada pemilik PT JN beserta afiliasinya mencapai Rp 1,272 triliun.

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.