Viral Bandara Khusus PT IMIP Morowali Disebut Ilegal, Purbaya Akui Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesiapannya untuk menempatkan petugas Bea dan Cukai di bandara Kawasan PT IMIP yang viral disebut-sebut sebagai bandara ilegal. 

Meski begitu, Purbaya menyampaikan pihaknya akan lebih dulu melihat aturan dan permintaan dari kementerian yang terkait. Bendahara Negara ini mengakui bahwa bandara di kawasan pabrik itu sebagai bandara khusus. 

"Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa nggak. Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11). 

Lebih lanjut, Prubaya mengakui memang jika akhirnya dalam aturannya bisa untuk ditempatkan petugas bea dan cukai. Ia memastikan kesiapan itu, lantaran menurutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungannya memiliki banyak pegawai. 

Itu sebabnya, Purbaya memastikan kesiapan Kemenkeu untuk menempatkan petugas di bandara khusus tersebut. Jika sudah ada permintaan, ia akan memastikan pula akan ada pegawai yang dikirim ke lokasi tersebut. 

"Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga di telepon mau ngasih katanya," ujar Purbaya. 

"Jadi pada dasarnya kita siap. begitu ditugaskan kita kirim orang ke sana," tutupnya. 

Sebelumnya, viral di media sosial soal kehadiran sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah bernama IMIP Private Airport yang disebut-sebut ilegal lantaran tidak difasilitasi kelengkapan internasional. Meliputi, layanan keimigrasian hingga bea dan cukai. 

Bahkan ada salah seorang warganet yang menyebut, operasional bandara tersebut seolah-olah menjadi bentuk keberadaan negara dalam negara. Lantaran ramai disebut ilegal, warganet pun menguliti soal bandara khusus yang ternyata keberadaannya diresmikan langsung pada era Presiden Joko Widodo. 

"Bandara yang beroperasi di Kawasan Industri Morowali, Sulteng, diduga beroperasi tanpa otoritas, tidak diawasi oleh Bea Cukai dan Imigrasi, terkesan eksklusif, tertutup dan seperti negara dalam negara. Bandara yang diresmikan oleh Jokowi pada ini, diminta publik untuk diusut secara tuntas, karena adanya potensi pelanggaran yang terjadi bertahun -tahun tanpa intervensi negara," tutur salah satu warganet di media sosial X.