Gubernur Sumut Bobby Nasution Sempat Singgung Penutupan Toba Pulp Sebelum Banjir Bandang dan Longsor Terjadi

JawaPos.com - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Sumatera, menyita perhatian publik. Bencana alam yang menelan ratusan korban jiwa hingga rusaknya fasilitas umum itu turut menyisakan sampah kayu gelondongan.

Bahkan, salah satu penyebab bencana itu diduga oleh aktivitas perusahaan. Tudingan itu menyasar PT Toba Pulp Lestari (TPL), salah satu perusahaan yang bergerak pada industri kertas di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution sempat menyatakan akan mengevaluasi operasional PT TPL yang berada di sejumlah kabupaten di kawasan Danau Toba, termasuk Tapanuli Selatan. Evaluasi ini dikeluarkan sebelum terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang menimpa Sumatera, pada 25 November 2024.

Rencana evaluasi TPL disampaikan sehari sebelum terjadinya bencana besar yang menimpa Sumatera. Sebab, pada Senin (24/11) Bobby menggelar rapat pembahasan tindak lanjut aksi damai dan evaluasi PT TPL di kantor Gubernur Sumut.

Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sementara, keputusan final mengenai penutupan maupun tindakan lain sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami dari pemerintah dengan posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus melihat regulasi. Jadi persoalannya bukan penutupan PT TPL atau seperti apa, tetapi evaluasi yang nanti disampaikan, apakah itu bisa dilakukan secara total atau tidak," kata Bobby.

Bobby mengingatkan, lahan pertanian dan kerusakan ekologi akibat aktivitas PT TPL harus menjadi perhatian.

"Paling tidak hal utama, lahan pertanian masyarakat serta kerusakan ekologi menjadi dua hal penting,” ujarnya.

Tak dipungkiri, dalam rapat itu adanya tuntutan sejumlah kelompok masyarakat yang mendesak penutupan PT TPL. Bobby kembali menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Pemprov Sumut, kata dia, hanya dapat menyiapkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan.

“Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tetapi isinya harus kita sepakati dulu seperti apa. Tidak bisa hanya sepihak saja dari kami di Pemprov Sumut, atau dari masyarakat. Harus ada rembuk yang kita minta dalam sepekan ini bisa disiapkan bersama,” ucapnya.

Sementara, PT Toba Pulp Lestari memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang mengaitkan operasional perusahaan dengan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi sebagai respons atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” demikian pernyataan perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/12).

Dalam penjelasannya, Toba Pulp Lestari menyebut seluruh aktivitas hutan tanaman industri (HTI) mereka telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga. 

Dari total area konsesi seluas 167.912 hektare, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk budidaya eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan lindung.

Perseroan juga menegaskan bahwa operasional perusahaan telah mengikuti seluruh izin dan ketentuan pemerintah, termasuk pemantauan lingkungan secara berkala oleh lembaga independen.