Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional/(Dok. Jawapos).
JawaPos.com — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional.
Pemerintah pusat diminta mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk memastikan penyelamatan warga, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan vital berjalan secepat mungkin. Hal ini disampaikan Menko PMK Pratikno dalam press conference di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12).
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” ujar Pratikno.
Pratikno menyampaikan bahwa Presiden telah meninjau langsung seluruh provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di sana Presiden memimpin langsung koordinasi kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.
“Bapak Presiden memastikan negara tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi ini,” kata Pratikno.
Instruksi Presiden mencakup percepatan respons, pemanfaatan penuh dana siap pakai, dan penyatuan seluruh sumber daya dari pusat agar penanganan berlangsung setiap jam tanpa jeda.
Pratikno menegaskan bahwa seluruh instansi diminta untuk bekerja dalam mode respons cepat. “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas serta layanan vital,” ujarnya.
Arahan ini mencakup percepatan evakuasi dan pencarian korban, pemulihan listrik, perbaikan layanan telekomunikasi, pembukaan akses jalan dan jembatan, serta penyediaan makanan siap saji melalui dapur lapangan dan dapur SPPG.
Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, pemerintah mengerahkan seluruh kapasitas logistik negara. Pesawat angkut A400 dikerahkan untuk membawa bantuan skala besar, sementara airdrop dilakukan menggunakan CN295, A-2904, dan C-130J Super Hercules.
Lebih dari 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir yang tidak dapat ditembus melalui jalur darat.
“Artinya ini penanganan nasional yang memanfaatkan sumber daya maksimal pemerintah pusat,” kata Pratikno.
Pratikno menyebut lebih dari 500 ribu ton bantuan telah dikirimkan untuk warga terdampak, mulai paket sembako, obat-obatan, tenda, hingga selimut. Pemerintah memastikan suplai bantuan menjangkau daerah yang benar-benar terisolasi akibat terputusnya jalur logistik.
“Pengiriman bantuan dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara,” tambahnya.
Pratikno mengatakan bahwa Presiden juga memberi arahan untuk menyusun fase rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dini. Pemerintah menargetkan 100 hari awal sebagai fase percepatan, dengan timeline satu tahun untuk memastikan pengawasan publik yang terukur.
“Instruksi Bapak Presiden sudah sangat jelas: setiap jam, setiap menit harus ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Pratikno.
Pemerintah Persiapkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dalam rangka memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, pemerintah mulai menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana ditargetkan dapat terlaksana dalam waktu 100 hari.
"Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur," kata Pratikno.
Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, negara harus hadir dan membantu masyarakat bangkit dalam situasi sulit ini. "Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi juga menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya," tegas Pratikno.
Pemerintah berupaya sekuat tenaga memulihkan kondisi masyarakat di masa tanggap darurat ini. Seluruh jajaran pemerintah dikerahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
"Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas. Kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat," Pratikno menerangkan.
500 Ribu Ton Bantuan Disalurkan ke Sumatera
Hingga saat ini, lebih dari 500 ribu ton bantuan telah dikirimkan pemerintah untuk masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi.
"Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak. Termasuk untuk daerah yang jalur aksesnya terputus," katanya.
Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat untuk memastikan kelancaran distribusi logistik. Pesawat angkut A-400 diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolasi.
Pesawat angkut CN-295 dan C-130 J Hercules milik TNI AU turut dikerahkan. Pesawat-pesawat tersebut telah mengirimkan bantuan logistik ke beberapa wilayah terisolasi seperti Aceh Tamiang dan Langsa.
"Didukung juga oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal angkut TNI AL. TNI, Polri dan instasi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan," Pratikno menerangkan.
Dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan makanan untuk para warga terdampak bencana. BUMN bergerak cepat untuk membuka layanan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak (BBM), dan kelistrikan.
"Targetnya dalam 100 hari dan dalam satu tahun, publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tetapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupan," tutup Pratikno.