Miris! Greenpeace Ungkap Hutan Sumatera Hanya Tersisa 30 Persen

JawaPos.com - Greenpeace Indonesia menyoroti kondisi kritis hutan di Pulau Sumatera yang semakin memprihatinkan. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi industri dan kegiatan ekstraktif terus menekan keberadaan hutan alam, hingga kini tersisa kurang dari 30 persen. 

Temuan ini mempertegas bahwa daya dukung lingkungan di wilayah tersebut berada pada ambang batas yang sangat mengkhawatirkan. Tak heran, itu mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Sumatera ini sudah lama jadi target eksploitasi hutan dan alamnya. Baik untuk sawit, kebun kayu, maupun tambang. Bahkan hutan alam di Sumatera tersisa kurang dari 30%. Artinya, daya dukung lingkungan di Sumatera begitu rentan," kata juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra, kepada JawaPos.com, Jumat (5/12).

Menurutnya, kondisi hutan yang terdegradasi semakin memperburuk dampak bencana, terutama di tengah meningkatnya cuaca ekstrem. Ia menilai negara turut memiliki andil besar dalam krisis ekologis yang terjadi. 

“Dan kita lihat saat ini ketika terjadi hujan ekstrim, bencana di mana-mana. Menurut saya ini bencana akibat salah urus negara. Pembuat kebijakan berambisi membuat kebijakan dan memberi izin penghancuran hutan," cetusnya.

"Ketika hutan rusak, memicu anomali cuaca seperti yang terjadi, saat terjadi anomali cuaca, hutan yang sudah rusak gak mampu lagi menampung curah hujan yang begitu besar," sambungnya.

Ia juga menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani persoalan kehutanan. Menurutnya, praktik ilegal maupun perizinan yang bermasalah dibiarkan berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan ketat.

Baca Juga: Inggris Siap Hadapi Panas Ekstrem di Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Tempatkan Pemain Cadangan di Ruang Ganti 

“Masalahnya, sampai saat ini pemerintah terus mempertahankan izin yang bermasalah, abai terhadap aktivitas ilegal. Baru gerak kalau sudah viral," sesalnya.

Syahrul menegaskan, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola hutan, bukan justru mempertahankan kebijakan yang merusak.

“Dan kebijakan yang merusak itu masih di sana,” pungkasnya.