Tak Dihadiri Gus Yahya, Khofifah hingga Gus Ipul Hadiri Rapat Pleno Syuriyah PBNU

JawaPos.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa hadir dalam rapat pleno yang digelar Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam. Khofifah hadir mengenakan pakaian berwarna hijau dipadukan dengan hijab kuning.

Beberapa menit setelah kedatangan Khofifah, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turut hadir dalam agenda tersebut. 

Sejumlah petinggi PBNU juga tampak menghadiri rapat pleno itu. Di antaranya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir dan Anwar Iskandar, serta Rais Syuriah M Nuh dan Cholil Nafis.

Rapat pleno ini disebut sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November 2025. Salah satu agenda utamanya adalah membahas dan menetapkan siapa yang akan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.

Sebelum acara ini digelar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya merespons terkait rencana gelaran pleno tersebut. Gus Yahya menilai agenda tersebut sebagai bentuk manuver kelompok tertentu yang memiliki kepentingan.

"Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," tegas Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta.

Gus Yahya menduga, pleno tersebut merupakan upaya untuk menggeser posisinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan, dirinya masih sah menjabat dan tetap menjalankan fungsi kepemimpinan organisasi.

"Saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," ucapnya.

Menurutnya, rencana pleno tersebut bertentangan dengan aturan organisasi sehingga hasilnya tidak dapat dianggap sah. Gus Yahya menyebut, undangan pleno hanya berasal dari Syuriyah tanpa melibatkan ketua umum, yang seharusnya juga memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

"Sementara rapat Syuriyah yang lalu itu jelas, para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada jangan khawatir, ada," pungkasnya.