
Influencer sekaligus Youtuber Ferry Irwandi mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membela langkah Ferry Irwandi dan sejumlah pihak yang menggalang serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai, gerakan tersebut mencerminkan semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
"Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti Saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita," kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (10/12).
Gibran menyambut positif atas gerakan seluruh masyarakat yang bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana. "Semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat besar dan menjadi dukungan moral bagi saudara-saudara kita di Sumatra," tegasnya.
Ferry Irwandi, konten kreator sekaligus CEO Malaka Project, sebelumnya menggalang donasi untuk bantuan bencana Sumatera melalui platform Kitabisa.com. Penggalangan dana tersebut berhasil mencapai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam.
Aksi tersebut kemudian menjadi sorotan publik setelah disinggung oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, yang menyoroti isu seputar mekanisme dan transparansi penggalangan dana publik. Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan.
"Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian," ucap Endipat dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).
Ia mencontohkan kehadiran cepat negara, seperti TNI AU yang langsung mengerahkan pesawat ke wilayah bencana sejak hari pertama. Ia menegaskan, pemerintah merupakan pihak pertama yang hadir dan bekerja sejak awal bencana terjadi.
"Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan," pungkasnya.
