Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketum PBNU Diklaim Sah secara AD/ART

JawaPos.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan rapat pleno yang berlangsung pada 9–10 Desember 2025 telah menyepakati langkah percepatan untuk mengembalikan siklus Muktamar NU ke jadwal normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi agar ritme permusyawaratan kembali berjalan sesuai ketentuan AD/ART.

Muktamar PBNU merupakan forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih kepemimpinan baru, menetapkan arah kebijakan, dan merumuskan keputusan strategis bagi organisasi.

Rais Syuriyah PBNU, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan rapat pleno yang juga menghasilkan penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (PJ) Ketua Umum PBNU dilakukan secara konstitusional.

"Bahwa Rapat Pleno tadi malam itu sah sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025. Dari jumlah kehadirannya pun juga sah, di atas dari batas minimal yaitu 50 persen plus 1. Kalau tidak memenuhi itu, kuorumnya, maka ditunda 30 menit," kata M. Nuh dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

M. Nuh menjelaskan, rapat pleno memiliki dua agenda utama. Pertama, penyampaian hasil Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November 2025.

"Dan tadi malam disampaikan, dan Alhamdulillah para peserta pleno yang anggota pleno sudah tahu semua, itu bisa memahami dan menyetujui apa yang telah disampaikan, diputuskan di rapat harian Syuriyah," ucapnya.

Agenda kedua adalah penetapan Pejabat Ketua Umum yang disepakati peserta pleno. Pleno itu memutuskan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketua Umum.

"Ditambah lagi agenda yang kedua adalah Penetapan Pejabat Ketua Umum yang sudah ditetapkan Yang Mulia Bapak KH. Zulfa Mustofa. Itu dari hasil Rapat Pleno tadi malam," tegasnya.

Lebih lanjut, M. Nuh memaparkan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan rapat pleno. Pertama, PBNU mengajak warga Nahdliyin untuk menghadirkan sikap kepedulian kepada korban bencana di Sumatera. Ia mengungkapkan, dana sebesar Rp 2 miliar telah terkumpul pada malam pleno dan akan segera disalurkan.

Rekomendasi selanjutnya bersifat internal, yakni agar PJ Ketua Umum segera melakukan konsolidasi organisasi di tingkat PB, PW, PC, PCI, badan ortonom, dan lembaga. Konsolidasi ini dianggap penting untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif.

"Yaitu kita ingin melakukan percepatan, mencapai kinerja yang sudah ditargetkan, yang sudah diprogramkan, itu kita percepat capaiannya. Karena sama-sama tahu kemarin ada hambatan-hambatan. Maka itu harus segera dilakukan percepatan itu, termasuk di dalamnya SK-SK atau apa pun yang menjadi kendala, itu kita selesaikan semua," pungkasnya.