Seskab Teddy: Korban Banjir dan Longsor Sumatera Akan Dapat Bantuan Minimal Rp 8 Juta per KK

JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan setiap kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera akan menerima bantuan minimal sebesar Rp 8 juta. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Hal itu turut dibahas Seskab Teddy bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu (24/12).

“Setiap kepala keluarga yang terdampak atau mengungsi akan mendapat minimal Rp 8 juta, dengan rincian untuk isian rumah sebesar Rp 3 juta, untuk pemulihan ekonomi Rp 5 juta,” kata Teddy dalam Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (25/12).

Teddy menjelaskan, bantuan tunai tersebut masih di luar berbagai bantuan sosial lainnya yang juga diberikan pemerintah kepada korban bencana. 

Bantuan tambahan itu meliputi beras 10 kilogram per bulan, uang lauk-pauk sebesar Rp 300.000 hingga Rp 450.000 per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp 600.000.

Selain bantuan bagi keluarga terdampak, pemerintah juga menyiapkan santunan bagi korban jiwa dan korban luka akibat bencana tersebut.

“Untuk korban jiwa Rp 15 juta. Untuk korban luka berat Rp 5 juta,” ungkap Teddy.

Dalam pertemuan tersebut, Teddy dan Mensos Gus Ipul juga membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada akhir tahun 2025. Teddy menegaskan, penyaluran BLT harus dilakukan secara tepat sasaran dan cepat.

“BLT reguler setiap bulannya Rp 200.000 dan BLT tambahan selama 3 bulan dengan total Rp 900.000 untuk 35 juta kepala keluarga atau sekitar 120 juta jiwa,” imbuhnya.

Teddy menambahkan, seluruh dana bantuan dan santunan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari bupati atau wali kota di daerah terdampak.

“Seluruh dana santunan tersebut akan langsung dibagikan Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan dari setiap bupati atau wali kota daerah setempat,” pungkasnya.