Satu Bulan Pascabencana Sumatera, Pemerintah Dinilai Gerak Cepat Pulihkan Kebutuhan Rakyat

JawaPos.com - Pemerintah pusat bersama sejumlah kementerian dan lembaga dinilai telah bekerja maksimal dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya penanganan dan pemulihan pascabencana dilakukan secara intensif selama satu bulan terakhir.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pemerintah pusat telah bergerak cepat dan menunjukkan hasil nyata dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, kebijakan yang diambil telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak.

“Sejauh ini pemerintah pusat sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik itu yang dinilai adalah yang terpenting kebijakannya sudah menyentuh masyarakat banyak dan kelihatan hasilnya di publik,” kata Trubus kepada wartawan, Rabu (31/12).

Menurutnya, upaya pemerintah pusat menyalurkan berbagai bantuan logistik, mulai dari pangan hingga kebutuhan dasar lainnya merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Perbaikan infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan juga terus dikebut.

“Terus infrastruktur kayak jembatan, semua akses sudah dibuka. Listrik hampir 90 persen sudah dinyala,” ujar Trubus.

Meski demikian, Trubus menilai pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mendukung upaya pemulihan karena memiliki pemahaman yang lebih detail mengenai kondisi lapangan. Ia menegaskan pemerintah pusat sejauh ini telah berupaya optimal menyalurkan bantuan dasar.

Ia menekankan, distribusi bantuan seharusnya digerakkan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga aparatur kabupaten. Struktur birokrasi daerah dinilai cukup lengkap untuk mendukung kerja pemerintah pusat.

Trubus menegaskan pentingnya koordinasi relawan dan organisasi nonpemerintah (NGO) agar data dan laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

"Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah terdampak, tetapi membutuhkan solidaritas nasional. Ia mengingatkan Indonesia memiliki 38 provinsi yang masing-masing menghadapi potensi dan tantangan kebencanaan," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya memulihkan terdampak bencana Sumatera. Hal itu dilakukan dengan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

“Mengenai jumlah hunian, dalam satu bulan ini, seminggu ke depan ada 600 rumah hunian yang akan jadi, minggu depan insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).

Teddy menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan hunian dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang warga terdampak. Selain hunian sementara, pembangunan hunian tetap juga mulai berjalan di sejumlah lokasi.

Menurut Teddy, pemulihan pascabencana dapat berlangsung karena adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga menyebut sejumlah fasilitas umum mulai kembali berfungsi. Beberapa sekolah dan pasar telah beroperasi, menandakan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlahan pulih.

“Ya semuanya bahu membahu kerja sama,” pungkasnya.