Soroti Dampak Psikologis Pascabanjir Bandang Sumatera, Legislator Ingatkan Pemulihan Mental Anak jadi Prioritas

JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, memberikan perhatian serius terhadap bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026.

Ketut menekankan, dampak bencana tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga menyisakan persoalan psikologis yang mendalam, terutama bagi anak-anak dan pelajar di daerah terdampak. Karena itu, ia mendorong adanya pendampingan psikososial yang berkelanjutan.

“Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis, khususnya bagi anak-anak,” kata Ketut Kariyasa Adnyana kepada wartawan, Minggu (4/1).

Menurutnya, pemulihan mental anak harus menjadi perhatian utama pemerintah, seiring dengan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

“Pemulihan mental anak sama pentingnya dengan rehabilitasi sarana pendidikan, karena rasa aman dan ketenangan batin menjadi fondasi utama bagi proses belajar,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDIP ini juga mengungkapkan temuan di lapangan, khususnya di wilayah Aceh, yang menurutnya masih menunjukkan berbagai persoalan mendasar dalam penanganan bencana. Ia menilai respons awal belum berjalan optimal.

“Kondisi justru menunjukkan keterlambatan respons, minimnya kesiapan, hingga kondisi dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi yang lumpuh bahkan di ibu kota daerah terdampak,” ungkapnya.

Setelah meninjau langsung lokasi banjir bandang di Sumatera, terutama di Aceh, Ketut menegaskan perlunya percepatan pemulihan yang disertai keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai kondisi riil di lapangan.

“Mengingat ini juga untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban, dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses penanganan bencana, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan.

“Pemerintah harus lebih transparan dalam proses penanganan bencana ini, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang timbul,” pungkasnya.