KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku, Ketua DPR Tegaskan Tonggak Sejarah Bagi Bangsa Indonesia

JawaPos.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang efektif berlaku pada awal tahun ini. Menurutnya, pemberlakuan regulasi tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan saat Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).

“Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi Bangsa Indonesia dalam rangka pembaruan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada kearifan lokal demi mewujudkan hukum yang berkeadilan,” kata Puan.

Puan menegaskan, pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan hukum nasional sebagaimana telah disepakati dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ia mengakui, pembahasan rancangan undang-undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR sering kali memerlukan waktu yang lebih panjang.

“Sehingga tercapai titik temu yang dapat diterima semua pihak demi memastikan undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat serta untuk kepentingan nasional,” tegasnya.

Puan juga menyoroti peran konstitusional DPR RI yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kebijakan negara yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkasnya.