Pelunasan Biaya Haji 2026 Lampaui Target, DPR Ingatkan Harus Diimbangi Kesiapan Pelayanan

JawaPos.com – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mencapai 102,57 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif tingginya kesiapan dan antusiasme calon jamaah haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan capaian pelunasan yang melampaui target harus diiringi dengan kesiapan teknis dan pelayanan yang menyeluruh di lapangan.

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” kata Marwan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah haji sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,” ujar Gus Irfan.

Ia menegaskan, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman utama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada perlindungan jemaah,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan menyampaikan rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah haji per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan, jenis pesawat yang digunakan setiap kloter, serta kepastian jadwal pelunasan seluruh layanan haji.

Selain itu, pemerintah juga memastikan keterbukaan informasi terkait pelayanan akomodasi jemaah, transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur pergerakan jemaah di Muzdalifah, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah.

Dalam aspek kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan tenaga kesehatan profesional yang didukung sarana dan prasarana memadai. Termasuk kesiapan 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah.

"Serta langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah haji," pungkasnya.