BGN Imbau Kepala SPPG Rutin Kunjungi Sekolah untuk Pastikan Penerima Manfaat Tepat Sasaran

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang berbincang dengan siswa saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar rutin berkunjung ke sekolah-sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Nanik, kunjungan langsung ke sekolah penting dilakukan untuk berkoordinasi dengan para guru, memastikan jumlah penerima manfaat MBG yang riil dari dapur masing-masing SPPG, sekaligus memantau perkembangan anak-anak penerima manfaat.

Penegasan tersebut disampaikan Nanik saat memberikan pengarahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, serta seluruh Kepala SPPG, di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1).

Dalam kesempatan itu, Nanik menyinggung viralnya pemberitaan mengenai SDN 1 Batuporo Timur di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Sekolah tersebut disebut menerima jatah MBG sebanyak 63 porsi meski tidak memiliki aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena sudah tidak memiliki siswa.

“Dalam video viral itu bahkan disebutkan salah satu ruang kelas digunakan untuk berkaraoke,” ungkap Nanik.

Berdasarkan temuan sementara, SDN 1 Batuporo Timur sebelumnya memiliki 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, dengan jumlah guru sebanyak tujuh orang. Namun, seiring waktu, para siswa memilih melanjutkan pendidikan di madrasah dan hanya datang ke sekolah tersebut setiap hari Jumat.

Kasus ini kemudian memunculkan anggapan publik bahwa BGN lemah dalam pengelolaan data. Padahal, jarak antara SPPG dan sekolah tersebut hanya sekitar 10 menit.

Namun, karena Kepala SPPG tidak pernah datang langsung ke sekolah, sementara distribusi MBG tidak dilakukan secara langsung dengan alasan akses melalui pekarangan warga, kondisi riil di lapangan tidak terpantau.

“Ini karena SPPG malas, dan tidak mengecek ke lapangan,” tegas Nanik.

Atas kejadian tersebut, Nanik yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG mewajibkan seluruh Kepala SPPG untuk aktif mendatangi sekolah-sekolah penerima manfaat, termasuk posyandu, guna berkoordinasi dan memperoleh data yang paling mutakhir.

“Jangan sampai terulang kasus seperti yang di Madura itu,” pungkasnya.