Penjual Es Kue Viral Bohongi KDM, Sosiolog UGM Nilai Buntut Negara Gagal Lindungi Warga

JawaPos.com - Fenomena pedagang es kue, Sudrajat yang memberikan keterangan tidak jujur kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dinilai tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai persoalan moral individu semata. Cuplikan kebohongan Suderajat viral usai KDM membuat konten yang menelisik kehidupan Suderajat yang menjadi korban fitnah dan intimidasi aparat.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), AB. Widyanta, menilai kasus berbohongnya Suderajat para KDM justru mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan warganya secara struktural, dalam hal ini mengatasi kasusnya.

"Dari sudut pandang ini, relasi kuasa yang terjadi tadi itu juga mencerminkan bagaimana negara gagal dalam melindungi warga secara struktural, pada intinya begitu," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (30/1).

Widyanta menerangkan, peristiwa yang menimpa Suderajat berawal dari situasi ketika seorang pedagang kecil mengalami tekanan dan kemudian mendapatkan simpati publik yang luas. Simpati itu, kata dia, tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang dimediasi oleh media dan emosi publik. Termasuk konten KDM yang memberinya bantuan.

Dia menjelaskan, kasus tersebut perlu dibaca secara lebih kompleks sebagai dinamika sosial yang melibatkan relasi kuasa antara media dan emosi masyarakat. Dalam masyarakat yang kehidupannya sangat dimediasi oleh media sosial, penderitaan seseorang kerap diangkat bukan hanya sebagai fakta sosial, tetapi berubah menjadi narasi yang saling bertarung di ruang publik.

“Dalam konteks itu, empati publik bekerja seperti modal simbolik,” jelas Widyanta.

Ketika sebuah peristiwa menjadi viral, empati, bantuan, dan perhatian publik mengalir deras. Di satu sisi, hal ini didorong oleh niat tulus masyarakat yang ingin membantu. Namun di sisi lain, dorongan moral kolektif juga dibentuk oleh visual, emosi, dan logika media yang menyederhanakan realitas kasus Suderajat.

Dia menambahkan, dalam narasi media, korban sering kali didorong untuk tampil sebagai “korban ideal” yang lemah, pasif, dan tidak boleh terlihat terlalu berdaya. Masalah muncul ketika korban tersebut mulai memiliki kekuatan, misalnya menerima bantuan besar atau memperbaiki kondisi hidupnya. Pada titik itu, publik dengan cepat berbalik arah dan memberi label negatif, seperti dianggap memanfaatkan keadaan.

“Ini menunjukkan bahwa simpati publik sering kali bersyarat, bukan karena keadilan substantif, melainkan karena kesesuaian dengan ekspektasi moral kerumunan massa,” jelas Widyanta.

Alhasil, Widyanta menilai kondisi ini menegaskan bagaimana persoalan struktural dialihkan ke ruang moral publik. Alih-alih memperbaiki sistem dan mekanisme perlindungan warga negara, beban justru diletakkan pada individu miskin untuk terus memenuhi standar etika versi publik.

Dalam konteks tersebut, empati publik akhirnya hanya berfungsi sebagai pengganti sementara dari tanggung jawab institusional negara.

“Karena itu, narasi kasus seperti Suderajat tidak bisa dilihat hitam-putih. Ini adalah ruang publik yang termediatisasi, bekerja dalam apa yang bisa disebut sebagai ekonomi atensi,” pungkas Widyanta.

KDM Murka Dibohongi Sudrajat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggebrak meja dan marah kepada pedagang es kue, Suderajat, yang viral usai difitnah dan diintimidasi oknum aparat kepolisian dan TNI karena dituding menjual es berbahan spons. Kemarahan KDM ditengarai karena Suderajat berbohong dalam sejumlah penyataannya.

Terbaru adalah terkait dengan tempat tinggalnya yang sebelumnya ia akui masih mengontrak, padahal memiliki rumah sendiri. Ia juga bahkan pernah menerima bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Fakta ini memicu kemarahan KDM yang langsung menggebrak meja dan mempertanyakan kebohongan yang berulang dari Suderajat.