JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menanggapi tudingan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2).

Private jet itu diduga merupakan milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Nasaruddin menegaskan, dirinya disiapkan oleh pihak penyelenggara acara untuk terbang menggunakan jet pribadi tersebut. Saat itu, dirinya diundang untuk meresmikan madrasah.

"Tiba-tiba ya pesawatnya begitu. Masa saya tidak datang? Udah deh," kata Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Kamis (19/2).

Nasaruddin mengelak penggunaan jet pribadi tersebut dituding sebagai pemberian gratifikasi. Ia memastikan, pihak yang mengundang tidak memiliki hubungan resmi dengan Kementerian Agama (Kemenag).

"Apanya yang gratifikasi? Dia nggak ada hubungan resmi dengan kita (Kemenag)," tegasnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengaku, undangan itu datang dari pihak yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Karena itu, ia merasa perlu hadir atas undangan tersebut.

"Istrinya itu kan keluarga. Jadi hubungan saya kekeluargaan. Jadi keluarga yang mengundang saya untuk meresmikan pondoknya. Ya masa saya nggak datang," ujarnya.

Nasaruddin mengungkapkan terkait asal-usul keluarga di Takalar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, masih ada ikatan keluarga dari pihak yang mengundangnya.

"Dia itu orang Takalar. Paman saya di sana, di Takalar itu. Jadi keluarga," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar segera merespons dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

KPK berharap klarifikasi tersebut disampaikan atas inisiatif pribadi Nasaruddin.

“Syukur-syukur kalau kemudian sudah merespons, bisa mempertanggungjawabkan tanpa harus diundang, dan tanpa harus dipanggil,” ucap Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2).

Setyo menjelaskan, Menag Nasaruddin dapat mendatangi Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk memberikan penjelasan terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Menurut dia, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik bakal menangani pelaporan dan mengklarifikasi terkait isu gratifikasi.