Menlu Sugiono Paparkan Program MBG di Sidang Ke-61 Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan pernyataan di High Level Segment (HLS) ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, Senin (24/2/2026). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

JawaPos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu bahasan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat menyampaikan pernyataan pidato pada High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2).

Sugiono mengungkapkan, di Indonesia, komitmen penguatan hak asasi manusia dimulai dari martabat dalam kehidupan sehari-hari.

Yakni, ketika anak-anak dapat belajar tanpa kelaparan, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, hingga kesempatan bisa berada dalam jangkauan.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melanjutkan transformasi nasionalnya untuk memajukan keadilan sosial, perluasan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa upaya tersebut bukan sekadar rancangan kebijakan di atas kertas. Melainkan telah dilaksanakan sebagai perwujudan dari hak-hak fundamental.

Untuk melembagakan komitmen ini, lanjut dia, Indonesia tengah memajukan generasi keenam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kerangka ini dibuat untuk memperkuat koordinasi antar kementerian, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa promosi dan perlindungan HAM dapat diukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja sama secara erat dengan lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional. 

Indonesia juga mendorong kolaborasi konstruktif guna memajukan upaya berkelanjutan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang sejalan dengan prioritas nasional dan norma internasional.

“Secara paralel, Indonesia telah melakukan reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” ungkapnya.

Reformasi ini disebutnya tidak hanya menegaskan kedaulatan hukum nasional, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.

Dalam kesempatan itu, Sugiono turut menyinggung soal dukungan terhadap peran Dewan HAM di tengah dinamika geopolitik yang terjadi saat ini. Salah satunya melalui kepemimpinan Indonesia sebagai Anggota dan Presiden Dewan HAM PBB 2026.

Dia menekankan bahwa Presidensi Indonesia dipandu oleh keyakinan sederhana. Yakni kredibilitas dimulai dari dalam negeri, tetapi tanggung jawab meluas secara global.

Dia juga menjanjikan Indonesia akan berupaya menjembatani perbedaan, melakukan konsultasi secara luas, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai presiden Dewan HAM PBB tahun ini.