Seskab Teddy Ungkap Program MBG Tak Pangkas Anggaran dan Tak Pengaruhi Program Pendidikan Nasional

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdampak pada pengurangan anggaran maupun program pendidikan nasional, seperti yang berkembang di ruang publik.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2), Teddy menilai anggapan tersebut sebagai pemahaman yang keliru.

“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujar Teddy.

Ia menegaskan, MBG dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak pendidikan usia dini hingga tingkat menengah atas. Proses penganggarannya pun telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk melalui Badan Anggaran DPR.

“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.

Menurut Teddy, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh program strategis pendidikan yang sudah berjalan sebelumnya tetap dilanjutkan. Bahkan, sejumlah inisiatif baru turut ditambahkan untuk memperkuat sektor pendidikan.

“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” katanya.

Beberapa program yang tetap berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat guna menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan formal.

Menanggapi isu mengenai sekolah yang terbengkalai, Teddy menyebut persoalan tersebut sebagai tantangan lama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang masing-masing. Meski demikian, pemerintah pusat tetap melakukan percepatan perbaikan sarana pendidikan.

“Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ujarnya.

Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, ia menyatakan perhatian pemerintah justru semakin diperkuat. Sejumlah kebijakan ditempuh, seperti peningkatan insentif guru honorer daerah dan kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN, serta mekanisme penyaluran tunjangan yang kini langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru setiap bulan.

“Insentif guru honorer yang sebelumnya Rp200 ribu naik menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Dan sekarang tunjangan itu dibayarkan langsung ke guru setiap bulan, bukan lagi melalui transfer ke daerah,” jelas Teddy.

Sebelumnya, alokasi anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun dalam APBN 2026 menuai perhatian sejumlah pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menanggapi sorotan tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan tidak ada satu pun program pendidikan yang dihentikan akibat implementasi MBG.