Kejaksaan Perlu Kerja Lebih Keras Lawan Korupsi, Abdul Rachman Thaha: Harus Diimbangi Aparat Penegak Hukum Lain

JawaPos.com–Kejagung dinilai sudah bekerja spektakuler. Namun menurut Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha jajaran kejaksaan tetap perlu bekerja lebih keras memerangi tindak pidana korupsi bersama aparat penegak hukum lainnya seperti KPK.

Menurut dia, pemberantasan korupsi adalah kerja sistemik. Sebagai sistem, pemberantasan korupsi tidak berakhir di Kejagung.

”Ramifikasinya mengharuskan kehadiran lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa pertanyaan setelah Rp 11 triliun diselamatkan, so what? Bisa terjawab meyakinkan. Pada sisi itu saya agak khawatir kerja Kejagung tidak bisa diimbangi lembaga-lembaga lain,” papar Abdul Rachman Thaha.

Baca Juga:Kejagung Serahkan Uang Rp 11,4 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

Misalny saja Mahkamah Agung. Dalam catatan ICW, menurut dia, rata-rata vonis hakim bagi terdakwa tipikor adalah 3-4 tahun.

”Nah, pasca penyelamatan Rp 11,4 triliun, apakah hukuman badan bagi pelaku koruptor akan lebih berat? Semestinya demikian,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertambangan. Setelah Kejagung, sebagaian bagian Satkas PKH berhasil menyelamatkan kawasan hutan, apa yang akan negara lakukan terhadap kawasan tersebut?

Baca Juga:Kejagung Kembali Tetapkan Riza Chalid sebagai Tersangka, Kali Ini Dugaan Korupsi Kilang PT Petral

Dia mengatakan, kalau dibiarkan menjadi lahan yang tidak produktif, sangat disayangkan. Apalagi jika diam-diam dimanfaatkan secara ilegal.

”Apalagi oleh penjahat seperti Samin Tan, alamat kiamat semakin dekat. Dia bisa beroperasi sekian lama, pasti sesungguhnya diketahui aparat terkait,” tutur Abdul Rachman Thaha.

”Berarti, bukan hanya kawasan tambangnya yang dibangun tanpa manfaat bagi masyarakat, tapi aparat pun mengalami pembusukan kronis. Jelas, itu antiklimaks bagi penyelamatan lahan seluas 5.888.260,07 hektar plus 10.257,22 hektare oleh Kejagung,” imbuh dia.