Migrasi Kader ke PSI: Menguji Pengaruh Jokowi

DALAM beberapa waktu terakhir, satu gejala politik muncul berulang kali, yaitu kader dari partai-partai mapan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Peristiwa ini terjadi lebih dari sekali, melibatkan aktor yang beragam, dan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Di titik ini, wajar jika muncul pertanyaan: apakah ini sekadar dinamika biasa, atau ada faktor yang lebih besar di belakangnya?

Salah satu dugaan yang paling sering muncul adalah pengaruh Joko Widodo. Namun, dugaan tetaplah dugaan. Tulisan ini tidak berangkat dari kesimpulan bahwa Jokowi pasti menjadi penyebab utama migrasi kader ke PSI. Justru sebaliknya, tulisan ini mencoba menguji: sejauh mana tren perpindahan kader itu bisa dijelaskan oleh pengaruh Jokowi, dan sejauh mana ia sekadar hasil kalkulasi politik biasa.

Langkah pertama adalah membedakan antara peristiwa individual dan tren politik. Dalam politik, perpindahan kader selalu ada. Setiap pemilu melahirkan yang kecewa dan yang tersingkir. Namun, ketika perpindahan itu memiliki pola—tujuan partainya sama, waktunya berdekatan, dan narasi yang menyertainya serupa—maka ia layak dibaca sebagai tren, bukan kebetulan.

PSI dalam konteks ini menarik, karena ia adalah partai kecil yang secara elektoral belum terbukti kuat. Dalam logika umum, partai kecil justru sering ditinggalkan, bukan didatangi. Karena itu, ketika partai kecil menjadi tujuan migrasi, ada variabel tambahan yang perlu dijelaskan.

Di sinilah hipotesis pengaruh Jokowi masuk. Namun, sebelum menerimanya, kita perlu alat baca yang jernih.

Teori pertama yang relevan adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Anthony Downs. Downs menjelaskan bahwa aktor politik bertindak rasional: mereka menimbang peluang, risiko, dan manfaat. Partai politik dalam kerangka ini bukan rumah ideologis yang permanen, melainkan kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Jika teori ini dipakai, maka perpindahan kader ke PSI harus dilihat dari sudut pandang manfaat. Apa yang ditawarkan PSI yang tidak ditawarkan partai lain? Secara organisasi, PSI tidak lebih besar, tidak lebih mapan, dan tidak lebih kaya. Namun, PSI memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak partai kecil lain yaitu asosiasi dengan figur mantan presiden dua periode.

Di titik ini, pengaruh Jokowi mulai relevan sebagai variabel penjelas. Bukan karena Jokowi memerintahkan, tetapi karena keberadaannya mengubah persepsi peluang. PSI tidak lagi dibaca sebagai partai kecil biasa, melainkan sebagai partai kecil dengan akselerator politik.

Analogi sederhananya begini, banyak kader merasa sedang berada di dalam bus besar yang penuh penumpang. Bus itu kuat, tetapi sering berhenti dan tujuannya tidak jelas. PSI mungkin hanya mobil kecil, tetapi dengan sopir yang rutenya terbaca. Dalam situasi seperti itu, berpindah kendaraan menjadi keputusan rasional, bukan emosional.

Namun, rasionalitas saja belum cukup menjelaskan mengapa figur Jokowi begitu penting. Di sinilah teori kedua membantu.

Ilmuwan politik Richard Neustadt dalam Presidential Power menjelaskan bahwa kekuasaan presiden tidak berhenti ketika masa jabatan selesai. Yang tertinggal adalah pengaruh pascakepemimpinan—kombinasi reputasi, jejaring elite, dan persepsi publik. Pengaruh ini sering kali lebih fleksibel dan tahan lama dibanding kewenangan formal.

Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa teori ini bekerja cukup konsisten. PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari figur Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat tumbuh dan bertahan dalam bayang Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun kepemimpinan formalnya berganti.

Artinya, ada pola historis mantan presiden berfungsi sebagai magnet politik. Magnet ini tidak selalu terlihat dalam bentuk instruksi, tetapi dalam bentuk sinyal. Dan, politik sangat peka terhadap sinyal.

Jika pola ini kita tarik ke PSI, maka hipotesis pengaruh Jokowi menjadi masuk akal. Bukan sebagai sebab tunggal, tetapi sebagai faktor pemicu. Ia membuat PSI layak diperhitungkan oleh kader yang sebelumnya tidak akan melirik partai kecil.