Mardiono Minta Maaf karena Sempat Terjadi Dualisme Kepemimpinan PPP Usai Muktamar X Ancol

JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat mengalami dualisme kepemimpinan setelah Muktamar X Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9) lalu. Kini kisruh itu berakhir. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang sempat terjadi di internal partai pasca penyelenggaraan Muktamar X Ancol. 

Dia mengaku perbedaan pendapat di internal PPP telah menimbulkan kegaduhan politik. "Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah, konstituen PPP, serta seluruh masyarakat Indonesia atas dinamika dan perbedaan pendapat yang terjadi selama penyelenggaraan Muktamar ke-X PPP,” kata Mardiono dalam unggahan pada media sosial Instagram, Selasa (7/10).

Mardiono menegaskan berkomitmen untuk menutup lembaran lama dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga bagi seluruh kader. Menurut dia, konflik internal harus diakhiri agar partai bisa kembali fokus menjalankan peran politiknya sebagai rumah besar umat Islam yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Insya Allah, hal ini menjadi momentum untuk introspeksi dan evaluasi kinerja kami ke depan. Dengan penuh semangat baru, kami kini bersatu dan berkomitmen untuk melangkah bersama demi kemaslahatan umat dan kemajuan Indonesia,” ucapnya.

Ia mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Kementerian Hukum yang telah memberikan pelayanan cepat dan profesional dalam menyelesaikan persoalan administrasi kepengurusan partai. "Saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum atas pelayanan yang cepat dan profesional,” tegas Mardiono.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal PPP antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan PPP yang berkepanjangan, setelah Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9).

Supratman mengaku telah menerima surat dari PPP yang berisi pemberitahuan tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal antara dua kubu yang sebelumnya sempat berselisih.

“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, dimana Pak Haji Muhamad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ucap Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10).

Supratman berharap keputusan itu dapat membawa suasana sejuk di internal partai dan mengakhiri ketegangan yang sempat mencuat. “Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” ujar Supratman.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga mengingatkan pentingnya soliditas internal PPP menjelang agenda politik nasional ke depan. Ia menilai, partai dengan sejarah panjang seperti PPP memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik nasional.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa PPP di bawah kepengurusan baru akan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah konsolidasi. 

“Saya sampaikan bahwa PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan,” pungkasnya.