Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, DPR Sebut Tata Kelola Sektor Pangan Perlu Perbaikan dari Hulu ke Hilir

JawaPos.com - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintah di sektor pangan dan pertanian. Ia menilai, langkah awal pemerintahan saat ini sudah mengarah pada penguatan sektor strategis tersebut, namun masih diperlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir satu tahun ini. Terlihat dari capaian-capaian seperti cadangan beras pemerintah yang mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa. Program pertanian juga menjadi prioritas pemerintah dan di tahun 2026 dianggarkan lebih dari Rp40 triliun. Ini adalah langkah awal yang baik,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (17/10).

Daniel menegaskan, anggaran untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan secara signifikan mengingat besarnya kebutuhan pangan nasional yang harus dipenuhi.

“Agar menjadi lebih cepat maju, kita minimal anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen terhadap APBN kita. Kenapa minimal 5 persen? Karena kebutuhan pangan untuk 280 juta jiwa lebih ini butuh makan, butuh minum, dan setiap hari harus disuplai,” tuturnya.

“Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat, akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,” imbuhnya.

Daniel juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan, terutama beras, meskipun data produksi dan cadangan pangan disebut meningkat. Ia menilai kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek.

“Ini bentuk kritik dan masukan kepada pemerintah perihal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, beras dikatakan produksi terus meningkat, cadangan pangan tertinggi, tapi faktanya harga beras terus naik. Ada hal yang perlu dicermati terkait hal ini,” ungkapnya.

“Supply kita tinggi sedangkan demand-nya tetap, tapi harga justru naik terus. Apakah memang ada faktor di luar supply-demand yang memengaruhi kenaikan harga beras,” lanjutnya.

Selain itu, Daniel juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak goreng agar tidak kembali mengalami kelangkaan seperti sebelumnya.

“Perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik, tetapi sampai kapan kita intervensi pasar,” paparnya.

Lebih lanjut, Daniel menekankan pentingnya pembenahan sistem tata kelola pangan nasional secara menyeluruh, dari aspek hulu hingga hilir. 

Menurutnya, sektor hulu perlu dibenahi mulai dari sistem pertanian, pengelolaan tanah, peningkatan SDM pertanian, hingga infrastruktur. Sementara di sektor hilir, perlu penguatan dalam pengelolaan pascapanen, stok dan distribusi pangan, pemantauan harga, serta stabilisasi harga pangan.

“Ini untuk memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik,” tegas Daniel.

Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar lahan subur tidak beralih fungsi.

“Pemerintah harus menjalankan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian,” ucapnya.