Impor Perlu Ditekan, DPR sebut Industri Elektronik Nasional Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada industri elektronik nasional. Menurutnya, indutstri nasional harus menjadi tuan di negeri sendiri.

Hal itu ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Perprindo, APITU Indonesia, dan ASISI, di Jakarta. FGD digelar oleh Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi PDI Perjuangan.

Darmadi mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara. Namun, persoalan selama ini yakni masih ada ketergantungan terhadap impor komponen dan produk jadi dari luar negeri.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Darmadi.

Persoalan ini menjadi bahasan dalam FGD ini. Selain itu, dibahas mengenai kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketua umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik. Sementara perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik.

“Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” imbuh Darmadi.

Dalam kesempatan ini, dibuat kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

Selain itu, disepakati pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional.