Wakil Ketua MPR Ibas Tekankan Peran Penyiaran Penting dalam Bentuk Karakter Masa Depan Bangsa

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan pentingnya penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai benteng kualitas ruang publik di tengah derasnya arus informasi digital. Penegasan itu disampaikan saat audiensi bersama jajaran KPI, pada Senin (17/11).

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengapresiasi langkah inisiatif KPI menjalin komunikasi dengan DPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa KPI bukan hanya regulator pengawas siaran, tetapi lembaga yang terbuka pada dialog, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Ibas menekankan bahwa dunia penyiaran memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan bangsa. 

“Penyiaran bukan sekadar industri. Ia adalah cermin peradaban. Bila cermin itu bening, bangsa dapat melihat arah perjalanannya. Bila cermin itu buram, kita kehilangan peta,” kata Ibas.

Ia menilai perubahan lansekap media yang kian cepat, ditambah kaburnya batas antara televisi, platform digital, dan konten global, menuntut KPI untuk makin relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam pertemuan tersebut, Ibas menyampaikan sepuluh rekomendasi penguatan KPI agar mampu menjalankan mandat publik secara optimal, memperkuat independensi KPI, baik secara struktural maupun fungsional.

Menegakkan aturan secara konsisten dan berwibawa, mengadopsi transformasi digital secara menyeluruh, menguatkan literasi media nasional untuk menangkal hoaks dan disinformasi.

“KPI adalah benteng terakhir kita. Kita tidak menginginkan generasi lahir dari konten yang gelap; kita ingin generasi tumbuh dari konten yang cerdas, bermartabat, dan berketuhanan,” tegas Ibas.

Ibas menegaskan bahwa penguatan KPI merupakan langkah strategis untuk menjaga ruang publik tetap sehat, bermartabat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

"Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal penguatan regulasi penyiaran, termasuk pembahasan RUU Penyiaran agar mampu menjawab tantangan era digital," imbuhnya.

Sementara, Komisioner KPI, Aliyah, mengungkapkan tantangan pengawasan konten digital yang kini melampaui batas kewenangan KPI.

“Kami menerima banyak laporan terkait konten digital di luar ranah pengawasan. Karena itu, regulasi harus diperbarui agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang sama,” pungkasnya.