DPR Tegaskan Perlu Penguatan Anggaran Bencana agar Kehadiran Negara Lebih Cepat dan Efektif

JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menanggapi sorotan publik mengenai keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespons bencana di Sumatra. Ia menilai, penyesuaian anggaran harus dilakukan berdasarkan eskalasi risiko dan meningkatnya frekuensi bencana di Indonesia.

“Kami memandang anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana. Bencana berskala besar seperti di Sumatra menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran bukan hanya untuk respons operasional, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana,” kata Kariyasa kepada wartawan, Jumat (5/12).

Ia menekankan, pentingnya penguatan dan perluasan cakupan anggaran, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana.

“Dalam konteks tersebut, anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat, terutama untuk penanganan cepat pada fase awal yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum ideal, hal itu berpengaruh pada kecepatan mobilisasi logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat,” jelasnya.

Namun, Kariyasa juga mengingatkan efektivitas penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh anggaran. Koordinasi antarlembaga, kesiapan pemerintah daerah, distribusi peralatan, dan kelancaran jalur evakuasi turut memengaruhi kualitas respons.

“Penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga tata kelola dan mekanisme respons lintas sektor,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia menegaskan DPR memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif ketika bencana terjadi. Karena itu, penambahan anggaran darurat akan menjadi salah satu fokus pembahasan bersama pemerintah.

“Opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif, terutama jika indikator kerawanan dan kejadian bencana besar terus meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kariyasa menyampaikan bahwa pihaknya mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana berdasarkan tiga prinsip utama. Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat agar tidak terhambat birokrasi panjang.

Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat guna mengurangi risiko jangka panjang. Serta, ketiga diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan langsung dirasakan korban bencana.

“Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi di lapangan menunjukkan urgensinya,” pungkasnya.