Pimpinan Komisi XI Ingatkan Regulasi Tumpang Tindih Berisiko Menahan Laju Ekonomi

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, setiap regulasi yang diterbitkan harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dolfie mengingatkan, pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat apabila kebijakan antar kementerian justru saling bertabrakan. Sebab, sekitar 75 persen sektor ekonomi nasional berada di bawah kewenangan kementerian teknis. 

Legislator PDIP itu menekankan, peran kementerian tidak cukup hanya mengelola dan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga harus melahirkan kebijakan strategis yang memperkuat sektor-sektor yang menjadi tanggung jawabnya.

“Jika kementerian dan lembaga hanya membelanjakan APBN tanpa kebijakan yang mendorong nilai tambah, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak. Kementerian harus berani melakukan terobosan untuk memperkuat sektor yang mereka pimpin,” kata Dolfie kepada wartawan, Rabu (17/12).

Selain itu, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga menghindari penerbitan regulasi yang saling tumpang tindih karena berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan ekonomi nasional.

“Diperlukan kebijakan yang disusun dengan kerangka logis dalam satu kesatuan kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Sorotan Komisi XI DPR RI ini menguat seiring munculnya polemik terkait kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Ia menilai, regulasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi apabila tidak disertai mitigasi risiko dan strategi fiskal yang matang. Karena itu, pemerintah pun diminta menyiapkan opsi kebijakan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai.

"Regulasi yang tumpang tindih tidak hanya berisiko menekan penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu, setiap kebijakan teknis yang diterbitkan kementerian harus tetap sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan," pungkasnya.