Partai Gema Bangsa Usung Desentralisasi Politik, Tolak Pilkada Dipilih DPRD

JawaPos.com - Deklarasi Partai Gema Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini (17/1) dibarengi pernyataan sikap. Partai politik (parpol) yang dipimpin oleh Ahmad Rofiq sebagai ketua umum (ketum) itu mengusung desentralisasi politik. Karena itu, mereka menolak usulan pilkada dipilih oleh DPRD.

Rofiq menyampaikan bahwa deklarasi hari ini berjalan dengan lancar. Para kader dan simpatisan dari berbagai daerah datang langsung ke Jakarta. Sesuai dengan pidato politik yang dia sampaikan saat deklarasi, Rofiq menyatakan bahwa fokus partainya adalah desentralisasi politik.

”Bahwa Gema Bangsa itu lebih fokus pada desentralisasi politik kepartaian karena ini adalah sebuah mantra politik yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain, dan ini adalah satu-satunya partai yang mengusung itu,” kata dia kepada awak media.

Tidak heran, Rofiq berani menyatakan bahwa Partai Gema Bangsa adalah antitesis dari kebanyakan parpol di Indonesia saat ini. Alih-alih mengambil peran besar dalam setiap kebijakan politik, Gema Bangsa memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus dan masyarakat di daerah masing-masing.

”Artinya seluruh kebijakan politik itu kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ada di daerah,” tegasnya.

Karena itu, saat ditanya soal usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, Rofiq secara tegas menyatakan bahwa pihaknya menolah usulan tersebut. Bagi Gema Bangsa, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung mutlak dilaksanakan. Sebab, lewat mekanisme itu ada keterbukaan dan transparansi.

”Klir bahwa kami menginginkan keterbukaan, transparansi. Jadi, kami ingin (kepala daerah) dipilih secara langsung. Jangan sampai demokrasi ditarik mundur, karena sesungguhnya dalam konteks pilkada langsung itu yang ada adalah cost politic, bukan transaksional,” bebernya.

Bila pilkada diserahkan kepada DPRD, dia khawatir akan terjadi praktik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, dia juga tidak ingin hak-hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung diambil. Bagi Gema Bangsa, hal itu akan sangat menyakitkan.

”Kalau sudah ada ditutup di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, itu sudah pasti transaksional. Dan itu jauh lebih menyakitkan masyarakat,” imbuhnya.