Tetap Dukung Pilkada Langsung, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan Demi Kurangi Kecurangan

JawaPos.com - Polemik pelaksanaan pilkada antara pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat atau diwakilkan lewat DPRD belum berujung. Sikap partai politik (parpol) terbelah. Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih tetap mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Akan tetapi, Pilkada langsung hingga kini masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang. Kondisi itu diakui oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Untuk itu, dia mendorong ada evaluasi agar Pilkada dapat menghadirkan pemimpin berkualitas.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menambahkan, salah satu sumber utama politik uang berasal dari tingginya syarat pencalonan kepala daerah. Ketentuan minimal dukungan yang harus dipenuhi kandidat, baik dari partai politik maupun perseorangan, kerap mendorong praktik transaksional sejak tahap awal pencalonan.

Menurut dia, kondisi tersebut melahirkan praktik jual beli kursi atau 'tiket' pencalonan. Semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam Pilkada.

"Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi atau jual beli tiket dari kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi, dan semakin tinggi syaratnya. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh kandidat akan semakin besar, dan itu akan semakin membuka potensi peluang untuk terjadinya korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat,” katanya di Makassar, Jumat (30/1).

Andy Budiman menilai pemangkasan syarat pencalonan menjadi langkah penting untuk memutus rantai tersebut. Dengan membuka akses pencalonan seluas mungkin, peluang terjadinya politik uang sejak awal kontestasi dapat ditekan.

“Kalau kita ingin memutus mata rantai itu, salah satunya adalah dengan mengurangi syarat-syarat pencalonan. Dibuka seluas mungkin sehingga kandidatnya akan semakin beragam," tegasnya.

Andy menambahkan, pelonggaran syarat pencalonan akan membawa sejumlah dampak positif. Ada tiga keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Pertama, pilihan masyarakatnya akan semakin banyak, kompetisinya semakin banyak, maka insya Allah kualitas kompetisinya semakin baik, dan yang akan terpilih akan baik pula.”

Kedua, langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam Pemilu dan kampanye, termasuk kewajiban mahar politik kepada partai.

“Ketiga, partai-partai akan semakin berusaha keras menawarkan kader terbaik mereka. Karena mereka yakin kalau misalnya tanpa itu mereka tidak akan terpilih kandidat mereka," tutup Andy.