Komisi VI DPR Soroti Tata Kelola Bulog, Harapkan Bisa jadi Penopang Kesejahteraan Petani

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti masih kompleksnya persoalan yang membelit Perum Bulog. Permasalahan tersebut meliputi penyimpanan beras, distribusi, hingga tata kelola harga yang dinilai belum optimal.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan mutu beras dan berdampak langsung pada masyarakat serta kesejahteraan petani.

“Saya mewakili masyarakat yang ada di Indonesia terkait permasalahan utama di Bulog,” kata Ida kepada wartawan, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, persoalan mendasar Bulog terletak pada sistem penyimpanan beras yang belum memadai. Stok beras yang disimpan terlalu lama dinilai berisiko merusak kualitas.

“Perum Bulog ini masih memiliki permasalahan dalam penyimpanan mutu beras. Hal ini bisa berdampak pada rusaknya kualitas akibat stok yang terlalu lama disimpan,” ucapnya.

Selain penyimpanan, Ida juga menyoroti persoalan distribusi dan tata kelola harga. Ia menilai keterlambatan penyaluran beras serta pengelolaan harga yang belum rapi membuat harga beras di tingkat masyarakat menjadi mahal.

“Kemudian distribusi juga sempat sangat terlambat. Masalah tata kelola harga pun masih mahal,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ida mengungkapkan adanya dugaan praktik pengoplosan hingga markup, termasuk persoalan impor dan berbagai tantangan operasional di lapangan.

“Banyak juga praktik pengoplosan hingga dugaan markup, persoalan impor, serta tantangan operasional seperti kekurangan pengering. Kualitas beras SPHP juga dianggap kurang pulen karena kadar air yang tidak optimal,” jelasnya.

Padahal, lanjut Ida, Bulog merupakan lembaga yang mendapat penugasan langsung dari negara untuk menjaga kualitas pangan nasional, khususnya beras.

“Bulog ini ditugaskan oleh negara untuk memastikan kualitas produk beras di Indonesia tetap baik, mengingat kita merupakan negara agraris tropis,” tegasnya.

Di sisi lain, Ida mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan melalui kebijakan anggaran dan program ketahanan pangan.

“Alhamdulillah, saat ini kebijakan anggaran sangat diperhatikan oleh negara, sehingga program ketahanan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan, persoalan pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari nasib petani. Menurutnya, petani tidak seharusnya terus-menerus berada dalam posisi merugi.

“Hampir seluruh persoalan di Indonesia berkaitan dengan petani. Kami harus menyatakan bahwa petani jangan selalu dirugikan,” ujarnya.