JawaPos.com — Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun. DPRD Kabupaten Gresik langsung tancap gas menyiapkan lima strategi agar kondisi fiskal tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.

Dalam rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026, pendapatan daerah Gresik diproyeksikan Rp 3,329 triliun. Angka itu turun akibat pemangkasan dana transfer pusat hingga Rp 539 miliar.

Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 1,562 triliun. Sementara pendapatan transfer hanya Rp 1,764 triliun dan pembiayaan daerah sekitar Rp 124,83 miliar.

Kondisi ini membuat DPRD Gresik mendorong eksekutif melakukan langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan.

Lima langkah besar pun disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal.

Strategi pertama, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di seluruh sektor penghasil.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan Pemkab perlu lebih agresif menggali potensi baru, termasuk aset daerah yang selama ini belum produktif.

“Eksekutif dan legislatif sepakat siltap perangkat desa tidak dikurangi dan tidak ada pemutusan kontrak honorer maupun PPPK,” ujar M. Syahrul Munir.

Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar memberi dampak nyata terhadap PAD. Pemkab juga diminta melakukan pemetaan potensi pendapatan agar setiap dinas penghasil punya target baru yang terukur.

Ketua DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak. (Istimewa)

Langkah kedua, DPRD mendorong efisiensi belanja daerah di seluruh OPD. Program yang sifatnya tidak mendesak disarankan ditunda, sementara belanja wajib seperti pelayanan dasar tetap menjadi prioritas.

Mujid Riduan, Wakil Ketua DPRD, menekankan pentingnya memilah program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Di tengah keterbatasan anggaran perlu memetakan mana yang lebih didahulukan dan memiliki dampak signifikan,” ujarnya.

Strategi ketiga, memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar roda ekonomi berputar dari hulu ke hilir di Gresik.

Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim menilai pemberdayaan daerah harus menjadi fokus utama saat dana transfer pusat berkurang.