Rawan Gesekan, DPRD Surabaya Dorong Bakesbangpol Proaktif Bina Ormas

JawaPos.com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) lebih proaktif melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Sikap pasif berpotensi memicu gesekan sosial di tengah keberagaman Kota Pahlawan.

”Ormas itu pada dasarnya dibentuk dengan tujuan baik, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang tidak boleh adalah ketika ormas kesukuan bersifat primordial dan mengagungkan kelompoknya secara berlebihan,” ujar Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Dia mengatakan, pasca reformasi 1998, ruang kebebasan berorganisasi termasuk ormas semakin terbuka. Namun kebebasan itu, tetap harus berpijak pada nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Arif Fathoni mengingatkan bahwa Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebhinekaan, sebagai kota tujuan berbagai latar belakang masyarakat ini harus terus dijaga dari potensi konflik akibat lemahnya komunikasi antar kelompok.

Karena itu, dia mendorong Bakesbangpol agar tidak sekadar menjadi lembaga administratif, melainkan aktif melakukan pembinaan dan membangun dialog rutin dengan seluruh ormas, baik nasional maupun kedaerahan.

”Selama ini perannya cenderung pasif. Harusnya Bakesbangpol menjadi ruang temu antar ormas untuk membahas persoalan-persoalan aktual, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” ujar Arif Fathoni.

Dia menilai penting adanya kolaborasi antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, terutama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal hoaks.

”Hoaks itu berbahaya. Cara paling efektif menangkalnya adalah membangun akal sehat kolektif masyarakat,” ujar Arif Fathoni.​​​​​​​

Dia bahkan mengusulkan pembentukan duta saring sebelum berbagi di tingkat kelurahan. Para duta ini diharapkan menjadi agen verifikasi informasi di lingkungan masing-masing.

Terkait ormas yang belum terdaftar, Fathoni meminta Bakesbangpol lebih aktif melakukan pendataan dengan pola jemput bola. Meski pembentukan ormas tidak memerlukan izin pemerintah, pendataan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum.

”Kalau suatu saat ada oknum ormas yang meresahkan, pemerintah punya dasar untuk bertindak. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika sejak awal silaturahmi dan pendataan dijalankan dengan baik,” tandas Arif Fathoni.