JawaPos.com-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi NasDem, Dheninda Chaerunnisa, atau yang akrab disapa Dini, menjadi sorotan publik usai videonya viral. Sebab, dia diduga mengejek massa aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gorontalo Utara, Senin (13/10).

Video tersebut viral di media sosial, memperlihatkan Dheninda mengenakan busana ungu kemerahan dan berdiri di antara massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara (AMP-Gorut).

Dalam rekaman itu, ekspresi wajah Dheninda dinilai publik seperti mengejek dan meremehkan saat salah satu orator menyampaikan aspirasi terkait dugaan adanya oknum calo dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hal tersebut langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Video yang tersebar luas di berbagai platform media sosial menuai beragam komentar.

Menanggapi viralnya video tersebut, Dheninda menyampaikan permintaan maaf. Lewat akun Instagram pribadinya @dinychaerunnisa_, dia menulis unggahan bernada reflektif.

“Aku gak mau mengotori lisan dan jariku untuk membalas perkataan orang-orang yang tidak suka denganku. Karena terkadang ketika seseorang tidak menyukaiku itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupku,” tulis Dheninda, dikutip Selasa (14/10).

Mengutip Gorontalo Post (Jawa Pos Group), DPRD Gorontalor Utara membuka ruang aspirasi secara terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai tuntutan dan keluhan mereka.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Gorontalo Utara Dedy Dunggio saat menerima massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara pada Senin (13/10) di Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat, termasuk dugaan praktik percaloan dalam proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di wilayah tersebut.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami terima dan proses sesuai mekanisme tata tertib DPRD. Kami berdiri di sini karena rakyat, dan kami akan mengawal kepentingan rakyat Gorontalo Utara," ucap Dedy, Senin (13/10).

Langkah terbuka dan transparan ini menunjukkan komitmen DPRD Gorontalo Utara untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap isu penting, terutama yang menyangkut proses rekrutmen pemerintahan, bisa ditangani dengan baik dan adil.