Kondisi Sejumlah Wilayah Pascabencana Masih Dinamis, BNPB: Berisiko Pengaruhi Kembali Infrastruktur Listrik di Sumatra

JawaPos.com — Kondisi di beberapa wilayah pascabanjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) masih bersifat dinamis. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi proses pemulihan infrastruktur, termasuk jaringan kelistrikan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menyatakan tanah di wilayah terdampak hingga kini masih labil dan tertutup lumpur tebal. Jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, lumpur berpotensi bergerak dan memicu banjir maupun longsor susulan.

“Tanah di beberapa wilayah terdampak masih dalam kondisi labil dan berlumpur. Jika hujan lebat terjadi, kondisi ini berpotensi memicu banjir dan longsor lanjutan sehingga berpotensi mempengaruhi proses pemulihan infrastruktur, termasuk kelistrikan,” ujarnya.

BNPB menegaskan potensi banjir dan longsor susulan masih cukup besar karena stabilitas tanah di sejumlah daerah terdampak belum sepenuhnya pulih.

“Jika intensitas hujan kembali mencapai kategori ekstrem, seperti yang terjadi di Padang Sumatra Barat beberapa hari lalu, banjir berpotensi kembali terjadi dengan skala yang cukup besar. Hal ini terus kami antisipasi,” kata Abdul.

Terkait wilayah rawan, BNPB saat ini masih melakukan asesmen menggunakan citra satelit. Fokus utama diarahkan pada daerah yang terdampak banjir besar pada 26 Desember lalu, khususnya di wilayah Aceh.

Berdasarkan analisis sementara, Kabupaten Aceh Utara disebut memiliki cakupan wilayah terdampak yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten.

“Kondisinya berubah setiap hari. Ada daerah yang sudah kering, tetapi ada juga yang masih tergenang bahkan ada banjir susulan. Karena itu, kajian terus kami lakukan,” ujar Abdul.

Dengan situasi yang masih dinamis, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan resmi pemerintah, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat pascabanjir.