Pembiayaan Bandara Kertajati Bebani APBD Jabar, KDM Mau Minta Tukar Kelola Bandara Husein Sastranegara

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menilai pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus membebani APBD Jabar, karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding.

Karena itu, KDM hendak mengajukan untuk bertukar pengelolaan Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada Pemerintah Pusat.

Selama ini, terang KDM, Pemprov Jabar harus rutin mengucurkan anggaran hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun hanya untuk operasional bandara tersebut tanpa hasil komersial yang signifikan.

Menurut KDM, dana sebesar itu justru tersedot untuk membiayai operasional dan manajemen, termasuk gaji, tanpa menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.

“Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bandara itu lembaga bisnis penerbangan,” katanya dalam kanal YouTube-nya, dikutip Rabu (7/1).

Ia mengungkapkan, selama ini upaya untuk menghidupkan Kertajati dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mendorong penerbangan umrah dan mengajak maskapai seperti Garuda Indonesia untuk terbang dari Kertajati.

Namun, langkah-langkah tersebut dinilai tidak sehat secara bisnis karena bergantung pada pengerahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penumpang.

“Saya jujur saja, walaupun nama dan gambar saya dipasang untuk promosi, saya tidak setuju ASN diwajibkan terbang dari Kertajati. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,” tegasnya.

KDM menilai APBD Jawa Barat seharusnya digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk membiayai proyek yang bersifat mercusuar tetapi minim hasil.

Karena itu, ia berencana menemui jajaran pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Bappenas, untuk mengusulkan solusi struktural.

Salah satu gagasan yang akan diajukan adalah menyerahkan pengelolaan Bandara Kertajati kepada pemerintah pusat dan mengalihfungsikannya menjadi pangkalan udara pertahanan TNI AU sekaligus kawasan industri pertahanan dalam negeri.

Sebagai gantinya, Pemprov Jawa Barat mengusulkan agar pengelolaan Bandara Husein Sastranegara diserahkan ke daerah untuk dikelola secara komersial.

“Kertajati kita serahkan saja ke pusat. Kalau bisa jadi pangkalan udara pertahanan plus industri pertahanan. Jawa Barat fokus mengelola Husein,” ucapnya

Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, meskipun Bandara Husein memiliki keterbatasan, seperti pembatasan operasional pesawat jet, bandara tersebut masih memiliki potensi besar jika dikelola dengan pendekatan bisnis yang tepat, termasuk melayani pesawat baling-baling dan membuka rute-rute regional.

Ia juga menyoroti kondisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar dan tingkat mobilitas tinggi, namun belum memiliki bandara yang berfungsi optimal.