KDM Keberatan Biayai Bandara Kertajati, Ternyata Begini Kondisinya Saat Ini

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengaku keberatan dengan beban operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai hampir Rp 100 Miliar tiap tahun. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan itu tak sebanding dengan pendapatan yang masuk ke APBD Jawa Barat.

Lantas, bagaimana kondisi operasional Bandara Kertajati yang diminta KDM untuk disetop dahulu saat ini?

VP Corporate Secretary & General Administration PT BJIB, Dian Nurrahman mengatakan bahwa saat ini Bandara Kertajati memang hanya mengoperasikan satu rute penerbangan saja, yaitu ke Singapura.

"Itu setiap hari Selasa dan Sabtu gitu ya, dua kali seminggu untuk yang Singapura," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/1).

Selain rute penerbangan ke Singapura yang hanya dua kali dalam seminggu, Dian menerangkan bahwa Bandara Kertajati juga baru akan secara perdana mengadakan penerbangan perjalanan umrah pada Februari 2026.

"Yang pelayanan umrah itu dijadwalkan tanggal 6 Februari," tuturnya.

Ia menerangkan, penerbangan umrah pada 6 Februari itu juga sebenarnya adalah jadwal umrah yang sudah dijadwalkan pada periode 2025 lalu.

"Kan gini musim umrah itu baru akan mulainya nanti setelah musim haji selesai. Jadi sekitar bulan Juni-Juli lah gitu baru mulai lagi. Jalau yang sekarang mah ya ini semacam apa ya yang kita rencanakan ini penerbangan umrah ini penerbangan umroh perdana lah tahun ini," tuturnya.

Terkait kendala rute penerbangan domestik yang kini tak ada sama sekali di Bandara Kertajati, Dian enggan buka suara lebih banyak. Ia meminta waktu untuk sekaligus merespons pernyataan KDM terkait seretnya pendapatan bandara itu terhadap kas daerah.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menilai pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus menjadi beban berat bagi APBD karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding. Hal itu mendorongnya untuk bertukar pengelolaan Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada Pemerintah Pusat.

Pemprov Jabar harus rutin mengucurkan anggaran hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun hanya untuk operasional bandara tersebut tanpa hasil komersial yang signifikan.

Menurut KDM, dana sebesar itu justru tersedot untuk membiayai operasional dan manajemen, termasuk gaji, tanpa menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.

“Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bandara itu lembaga bisnis penerbangan,” katanya dalam kanal YouTube-nya, dikutip Rabu (7/1).

Ia mengungkapkan, selama ini upaya menghidupkan Kertajati dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mendorong penerbangan umrah dan mengajak maskapai seperti Garuda Indonesia untuk terbang dari Kertajati. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai tidak sehat secara bisnis karena bergantung pada pengerahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penumpang.

“Saya jujur saja, walaupun nama dan gambar saya dipasang untuk promosi, saya tidak setuju ASN diwajibkan terbang dari Kertajati. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial,” tegasnya.