Bandara Kertajati Jawa Barat Ternyata Hanya Layani 2 Kali Penerbangan dalam Sepekan

JawaPos.com - Beban Operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai Rp 100 miliar per tahun, rupanya memang tak sebanding dengan jumlah ppenerbangan yang dilayani. 

VP Corporate Secretary & General Administration PT BJIB, Dian Nurrahman mengatakan bahwa saat ini Bandara Kertajati memang hanya mengoperasikan satu rute penerbangan saja, yaitu ke Singapura.

"Itu setiap hari Selasa dan Sabtu gitu ya, dua kali seminggu untuk yang Singapura," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/1).

Selain rute penerbangan ke Singapura yang hanya dua kali dalam seminggu, Dian menerangkan bahwa Bandara Kertajati juga baru akan secara perdana melayani penerbangan umrah pada Februari 2026.

"Yang pelayanan umrah itu dijadwalkan tanggal 6 Februari," tuturnya.

Ia menerangkan, penerbangan umrah pada 6 Februari itu juga sebenarnya adalah jadwal umrah yang sudah dijadwalkan pada periode 2025 lalu.

"Kan gini, musim umrah itu baru akan mulainya nanti setelah musim haji selesai. Jadi sekitar bulan Juni-Juli lah gitu baru mulai lagi. Kalau yang sekarang mah ya ini semacam apa ya yang kita rencanakan ini penerbangan umrah ini penerbangan umroh perdana lah tahun ini," tuturnya.

Terkait kendala rute penerbangan domestik yang kini tak ada sama sekali di Bandara Kertajati, Dian enggan buka suara lebih banyak.

Ia meminta waktu untuk sekaligus merespons pernyataan KDM terkait seretnya pendapatan bandara itu terhadap kas daerah.

Minimnya kontribusi itu membuat Kang dedi Mulyadi (KDM) menyebut beban operasional Bandara  yang mencapai hampir Rp 100 Miliar per tahun membebani APBD Jawa Barat.

Pasalnya, biaya yang dikeluarkan itu tak sebanding dengan pendapatan yang masuk ke APBD Jawa Barat.

KDM menyebu pembiayaan itu sebagai beban berat bagi APBD karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding.

Hal itu mendorong dia untuk bertukar pengelolaan Bandara Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara kepada Pemerintah Pusat.

Pemprov Jabar harus rutin mengucurkan anggaran hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun hanya untuk operasional bandara tersebut tanpa hasil komersial yang signifikan.

Menurut KDM, dana sebesar itu justru tersedot untuk membiayai operasional dan manajemen, termasuk gaji, tanpa menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah.