Ditjen Bina Adwil Kemendagri Ubah Arah Anggaran 2026, Fokus Pemulihan Aceh

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2026 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 14–16 Januari 2026.

Rapat tersebut menjadi forum awal untuk memantapkan arah pelaksanaan program strategis Ditjen Bina Adwil sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menegaskan bahwa pelaksanaan program tahun 2026 tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif.

Ia meminta seluruh jajaran mengubah pola kerja yang selama ini didominasi rapat dan perjalanan dinas menjadi aktivitas yang berdampak nyata.

Menurut Safrizal, setiap kegiatan harus dirancang berbasis data dan bukti lapangan. Ia menekankan pentingnya inovasi program yang berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program, bukan sekadar meningkatkan volume kegiatan.

“Seluruh kegiatan harus fokus pada aktivitas inovatif yang memberi dampak langsung. Bukan sekadar menambah agenda rutin,” kata Safrizal dalam arahannya kepada para pejabat dan kepala unit kerja.

Dalam kick off meeting tersebut, isu kebencanaan menjadi salah satu perhatian utama. Ditjen Bina Adwil menegaskan peran aktifnya dalam sub-urusan bencana, khususnya dalam penanganan dan pemulihan wilayah terdampak di Sumatera.

Safrizal secara khusus menaruh perhatian pada kondisi Aceh. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, ia ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penunjukan tersebut berdampak langsung pada penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026. Sejumlah program diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Dokumen tersebut ditargetkan rampung pada Maret 2026 sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah.

Di sela-sela agenda kick off anggaran, Safrizal tetap memantau perkembangan penanganan darurat dan proses pemulihan di Aceh. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan langkah pemulihan berjalan terintegrasi.

Dalam arahannya, Safrizal kembali menegaskan fungsi strategis Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Fungsi tersebut dijalankan melalui pembinaan administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta hubungan pusat dan daerah.

Pembinaan administrasi kewilayahan meliputi penataan batas negara dan daerah, pengelolaan kawasan perkotaan, hingga pembakuan toponimi. Sementara pada sektor ketertiban umum, Ditjen Bina Adwil membina Satpol PP, pemadam kebakaran, dan penguatan manajemen bencana daerah.

Selain itu, Ditjen Bina Adwil juga berperan memastikan sinergi pusat dan daerah berjalan efektif, termasuk fasilitasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Kick off meeting ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran," paparnya.